Komisi VII DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU EBET untuk Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan

Komisi VII DPR RI Bersama Pemerintah Bahas RUU EBET untuk Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan

Listrik Indonesia | Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk berkomitmen dalam menyelesaikan pembahasan RUU EBET (Energi Baru, Energi Terbarukan).

"Kami meminta Pemerintah untuk secara tegas menyelesaikan pembahasan RUU EBET. Komisi VII DPR RI, yang bertanggung jawab dalam urusan energi, siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah. Terlebih lagi, RUU EBET ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan merupakan inisiatif dari DPR," ujar Karding kepada Media.

Ia menjelaskan bahwa DPR dengan pasti berkomitmen untuk membantu mencapai target Indonesia dalam mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global, dengan meningkatkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32%, setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Salah satu langkah yang diambil adalah melalui RUU EBET tersebut, yang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim. Karding berpendapat bahwa kebijakan ini akan mempercepat penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Dengan kata lain, RUU ini akan menjadi payung hukum atau regulasi yang mengatur pengurangan penggunaan bahan bakar beremisi karbon.

Terkait dengan pengurangan emisi, DPR RI telah memulainya. Pertama kali pada acara 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang diadakan pada tanggal 5-7 Oktober 2022 lalu. Selama P20, DPR menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan bagi delegasi dari negara-negara G20 dan tamu undangan lainnya. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Selain itu, politisi dari Fraksi PKB ini juga menyebut bahwa DPR telah melakukan langkah-langkah peningkatan. Salah satunya adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di gedung DPR. Penggunaan panel surya di kompleks parlemen merupakan komitmen DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Panel surya pada PLTS terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terutama di Taman Energi DPR yang terletak di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, dengan mengusung konsep gedung ramah lingkungan.

PLTS yang dibangun di Taman Energi tersebut mampu memenuhi 25% kebutuhan listrik gedung DPR. Karding menyatakan bahwa DPR juga telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik dan upaya bekerja tanpa kertas dalam setiap aspek pekerjaan dewan.

Melalui program-program ramah lingkungan ini, DPR berharap dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan. "Diperlukan tindakan nyata untuk mewujudkan energi terbarukan rendah karbon. Tentunya, ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk kami di DPR, agar generasi penerus kita memiliki lingkungan yang sehat," tambahnya.

Diketahui, berdasarkan laporan IQAir, kualitas udara di Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini telah dianggap tidak sehat dan dikaitkan dengan meningkatnya penyakit pada anak-anak. Laporan tersebut menyatakan bahwa tingkat polusi udara di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2023 mencapai 161, yang menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat.

Selain itu, IQAir juga melaporkan bahwa konsentrasi polutan PM 2,5 di Jakarta mencapai 74,4 µg/m³. Angka tersebut 14,9 kali lipat di atas ambang panduan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Dalam laporan yang sama, rata-rata tingkat PM2.5 di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 30,4 g/m3, atau enam kali lebih tinggi dari batas yang ditetapkan oleh WHO.
Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

Berita Lainnya

Index