Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM, I Gusti Wiratmaja Puja mengatakan, pihaknya akan mendorong program yang digaungkan oleh Menteri ESDM mengenai penggunaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang kian cepat, sehingga penyediaan sumber daya manusia dapat mengikuti perkembangan.
Acara tersebut diikuti oleh sedikitnya puluhan perusahan yang berkecimpung di sektor ketenagalistrikan, kalangan akademisi dan lainnya.
Menurut Wiratmaja, pengembangan sumber daya manusia adalah hal yang paling utama dalam menjalankan suatu pekerjaan atau program.
Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama terhadap industri dan asosiasi.
Penandatanganan kontak kerjasama terhadap industri dan asosiasi ini yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BPSDM Kementerian ESDM I Gusti Wiratmaja Puja.
Adapun perusahan yang bekerjasama di antaranya, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT PLN), PT Pembangunan Peeumahan (PP /Persero), PT Sertifikasi Ketenagalistrikan Indonesia, PT TeknoEnergi Optima Indonesia, PT Leskatmelin, PT GIZ GMBH, PT Lisan Nusantara Satu, Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia, PT Official Sertifikasi Harapan, dan PT Pertamina Corporate University.
Dalam sambutannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, komitmen pemerintah untuk tetap mencapai bauran energi atau mix energy 23% itu tetap akan dilaksanakan semaksimal mungkin.
Tantangannya satu, yaitu harga agar lebih kompetitif, bukan teknologi. "Saya sudah minta dengan BPSDM Kementerian ESDM untuk membantu sektor industri atau masyarakat supaya sadar bahwa bauran energi ini penting. Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu, telah menandatangani perjanjian Paris, dan komitmen itu tetap jalan, dan kita usahakan energy mix tetap 23%," jelas Jonan di Surabaya (12/04).
"Tantangannya adalah mengenai tarif. Kalau sampai 23% ini membawa dampak kenaikan terhadap tarif listrik, ini pasti masyarakat banyak yang menentang," sambungnya.
Ia berharap, jika pemerintah menerapkan Pancasila yakni sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", tentunya pemerintah akan berusaha bahwa tarif listrik itu harus tetap terjaga.
Pilihannya yakni renewable energy (energi terbarukan) harus jalan dengan tarif yang terjangkau.
Mengingat rasio elektrifikasi tahun lalu (2017) sekitar 95,35%, angka ini melebihi target yang hanya sekitat 92,75%.
Ia melanjutkan, Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) berkeinginan sampai akhir 2019 targetnya sekitar 96,05%, akan tetapi menurut Jonan tidak demikian, mungkin sekarang sudah 96%. "Saya ingin di tahun 2019 rasio elektrifikasi sudah mencapai 99% dan itu kita kejar," paparnya.
Ia kembali mengatakan, karena listrik ini adalah kebutuhan dasar, seperti doa tadi, adil dalam kemakmuran, makmur dalam berkeadilan. Paling tidak layanan listrik ini harus terpenuhi.
Sementara itu, Pemerintah juga tengah gencar melakukan pembangunan kelistrikan di negeri rasio elektrifikasi di NTT dan Papua masih rendah yakni sekitar 60%, dan hal ini harus dikejar.
Selain itu, Jonan menyampaikan, Peta PPA EBT tahun 2017 banyak sekali. "Kalau kita lihat komposisi EBT kita dorong sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Makanya DEN (Dewan Eneegi Nasional), saya ketua harian turun ke daerah bikin rencana umum daerah, ini dibikin supaya dapat mendorong pemanfaatan EBT. Jika banyak sungai ya bikin pembangkit listrik tenaga air (PLTA atau mikro hidro). Kalau misalkan radiasi mataharinya bagus itu menggunakan PLTS. Atau kalau anginnya kencang bikin tenaga bayu dan sebagainya," jelasnya.
Ia menambahkan, ada juga di NTT yang saat ini tengah bersemangat membangun pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Larantuka, Flores, NTT, dan Pemerintah (Kementerian ESDM) sudah melihat kesana.
"Saya bilang boleh saja, malahan saya sangat mendukung, tapi tarifnya harus masuk akal, karena ini kan dijual ke masyarakat bukan untuk hobby," ujarnya.
Lebih jauh Jonan mengungkapkan, jika dilihat bauran energi kita sebenarnya naik turun, jika dilihat komposisinya kurang lebih masih 12%, karena total kapasitas listrik yang terpasang makin lama makin tinggi. Jadi energy mix-nya itu nggak bisa ngejar, masih di angka 12-12,5%.
"Mudah-mudahan dengan kontrak tahun lalu sebesar 1.001,2 gigawatt (GW), itu bisa menaikkan angka bisa sampai 14-15%. Mudah-mudah ini memicu semangat untuk membangun kelistrikan dengan menggunakan energi bisa terbarukan (air, matahari, panas bumi dan sebagainya)," tandasnya. (RG)
0 Komentar
Berikan komentar anda