NEWS
Trending

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, KESDM Tingkatkan Penggunaan EBT

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, KESDM Tingkatkan Penggunaan EBT
Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan penandatanganan pengadaan barang dan jasa tahap I di 2017 sebesar Rp284 miliar. Pengadaan barang dan jasa itu, terdiri dari 134 paket, empat diantaranya kontrak pilihan dan 130 lainnya kontrak biasa.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, empat kontrak pilihan tersebut ditujukan ke sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar Rp31,2 miliar. "Kontrak ini rencananya akan digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTT (Nusa Tenggara Timur)," katanya di Balai Kartini Jakarta Selatan, Kamis (26/01).

Ia menambahkan, kontrak yang ditujukan untuk Badan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam penyediaan makanan sebesar Rp5,8 miliar. Kemudian, kontrak untuk Badan Geologi sebesar Rp1,48 miliar. "Rencananya dana itu digunakan untuk mobilisasi pengeboran di Alor, NTT. Terakhir, kontrak untuk Badan Litbang dalam proyeksi injeksi karbondioksida (CO2) di Sulawesi sebesar Rp4,47 miliar," terangnya.

Meski, baru sekitar 10% dilakukan penandatanganannya pengadaan barang dan jasa tahap pertama, Ia berharap supaya pada tahap selanjutnya pengadaan barang dan jasa akan lebih banyak menyerap anggaran yakni 30 sampai 40%.

Pada 2017, nantinya pengadaan barang dan jasa sebanyak 344 paket, total mencapai Rp3,83 triliun.

Lanjut Jonan, dalam pelaksanaaannya, harus dilakukan lebih awal bukan karena untuk penyerapan anggaran, tetapi untuk mendapatkan kualitas barang dan jasa yang lebih baik, ketimbang pengadaan barang dan jasa ketika dilakukan saat waktu mepet. "Kalau bisa dilaksanakan seawal mungkin sehingga bukan penyerapan cepat tapi kualitas dari barang dan jasa dibeli lebih baik karena kalau kontrak ditandatangani di Juni-Juli 2017, masa kerjaanya sisa lima sampai enam bulan, dan akhirnya berantakan," imbuhnya.

Lebih jauh Jonan mengatakan, pada intinya dalam pengadaan barang dan jasa, Kementerian ESDM akan melakukannya berdasarkan kepentingan rakyat. "Pak Presiden selalu minta bahwa belanja barang modal dan lain-lain serta belanja pegawai harus atas dasar asas manfaat rakyat. Karena apa yang kita keluarkan melalui APBN adalah uang rakyat. Ini penting," tegas Jonan. Sebab, pihaknya sangat mengetahui pengeluaran dengan menggunakan dana APBN atau uang rakyat, dan ini menjadi sangat penting bagi Kementerian ESDM dalam melakukan hal tersebut. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button