MEGA PROJECT NEWS
Trending

Lagi Pandemi, Momentum Menata Ulang Proyek 35.000 MW

Lagi Pandemi, Momentum Menata Ulang Proyek 35.000 MW
Ilustrasi
Listrik Indonesia | Seiring konsistensi pertumbunan ekonomi nasional di level 5% dalam lima tahun terakhir, konsumsi listrik per kapita pun menunjukkan kenaikan hingga 16,9% dari 910 kWh/kapita pada tahun 2014 menjadi 1.064 kWh/kapita pada akhir 2019. Sedangkan tahun 2020 ini ditargetkan meningkat 7,3% menjadi 1.142 kWh kapita. Namun demikian, realisasi konsumsi listrik tersebut ternyata masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang menyentuh 1.342 kWh/kapita.

 

Kepala Center of Food, Energy & Sustainable INDEF, Abra Talattov mengatakan, anjlok Anjloknya konsumsi listrik selama masa pandemi pun sudah terlihat dampaknya terhadap pembangkit listrik eksisting yang terpaksa di shutdown hingga 3 ribu MW di wilayah Jawa-Bali

saja.

 

"Artinya surplus pasokan listrik dari saja. kapasitas listrik terpasang eksisting pun sudah cukup menjadi early warning bagi seluruh stakeholders. Jangan sampai realitas neraca listrik nasional saat ini diabaikan hanya demi menyelamatkan muka para penentu kebijakan (policy maker), jelas dia.

 

Dirinya memaparkan Dengan melihat 98 unit pembangkit listrik (19.250 MW) yang masih tahap kontruksi atau 45% dari target proyek 35 ribu MW serta 45 unit berkapasitas 6.528 MW (19%) maka tahun ini merupakan momentum sekaligus pertaruhan untuk menata ulang rencana kelistrikan nasional. Buktinya, meskipun terdapat 7 proyek pembangkit listrik berkapasitas 6.510 MW yang berpotensi tertunda penyelesaiannya akibat pandemi, PLN sendiri mengakui tidak akan berpengaruh signifikan pada pasokan istrik nasional karena kecukupan cadangan daya di sistem kelistrikan PLN.

 

Ia menyarankan, Sebaiknya pemerintah dan PLN be- nar-benar mengkaji ulang target 2020 ini

untuk meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 5,7 GW sehingga menjadi 74,8

GW. Target tersebut berpotensi menjadi bom waktu bagi PLN karena akan ada lonjakan kewajiban capacity payment dan denda yang harus dikeluarkan PLN akibat

penjualan listrik di bawah capacity factor. Lanjut, ia berkata, apalagi menurut IEEFA, pembayaran PLN kepada IPP diperkirakan akan menjadi pengeluaran terbesar pada tahun

2021 hingga mencapai Rp119,8 triliun (USD 72 miliar).

 

“Dengan demikian, pemerintah perlu memfasilitasi dan memastikan terjadinya renegosiasi kontrak antara PLN dengan para IPP dalam rangka menjaga kesehatan PLN yang pada gilirannya juga demi mempertahankan kelangsungan bisnis IPP itu sendiri,” tegas Abra.

 

Pemerintah perlu segera mungkin mengkaji ulang target mega proyek kelistrikan 35 ribu MW sesuai dengan kondisi aktual. Proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap konstruksi mestinya bisa diatur ulang jadwal commercial operation date (COD) seiring dengan perkembangan recovery ekonomi. Sementara untuk proyek yang belum masuk tahap kontruksi, namun sudah berkontrak sebanyak 45 unit pembangkit berkapasitas 6.528 MW (19% dari target 35 GW) bisa dipertimbangkan untuk ditunda atau bahkan dibatalkan apabila sudah memenuhi reserve margin milik PLN" ujar Ekonom INDEF ini.

Lebih fundamental lagi, dia menambahkan, saat ini pemerintah dan PLN semestinya memprioritaskan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi listrik nasional. Artinya, kesuksesan mega proyek listrik 35 ribu MW akan sangat bergantung

dengan kemampuan pemerintah memacu sisi demand sehingga setiap tambahan kapasitas listrik terpasang akan menjadi asset yang produktif, bukan aset idle yang justru menjadi beban bagi BUMN listrik.

 

"Untuk memacu penjualan listrik tersebut maka pemerintah harus fokus memperbaiki daya saing industri manufaktur nasional yaitu dengan mengoptimal kan kawasan industri ataupun kawasan

ekonomi khusus yang benar-benar memiliki nilai tambah bagi investor. Selain itu, pemerintah juga perlu mengakselerasi program pembangunan rumah khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas dia.

 

Terlebih lagi Indonesia masih menghadapi defisit perumahan (backlog) sebesar 7,6 juta unit rumah. Artinya, dengan memacu pertumbuhan industri nasional dan properti maka pada gilirannya juga akan menjadi katalis bagi sektor kelistrikan nasional. Singkat kata, perlu ada strategi integratif antara sisi supply dengan sisi demand dalam pelaksanaan mega proyek listrik 35 ribu MW.

 

Description: D:\Abra.jpg

Kepala Center of Food, Energy & Sustainable INDEF, Abra Talattov
 

Tantangan 35.000 MW

 

Tantangan terbesar dalam kelanjutan proyek listrik 35 ribu MW adalah semakin

tergerusnya konsumsi listrik nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan bahkan negatif, maka oversupply listrik akibat pertambahan kapasitas listrik terpasang justru akan menjadi beban PLN dan pada gilirannya akan merusak ekosistem bisnis kelistrikan nasional itu sendiritermasuk terhadap IPP.

 

Kondisi tersebut, akan menyebabkan investor kesulitan mencari sumber pendanaan karena lembaga keuangan pasti akan memperhitungkan beragam risiko di balik bisnis kelistrikan. Maka dari itu, pemerintah harus cepat merespons dina- mika yang terjadi dengan mengevaluasi ulang Proyek 35 ribu MW dengan memertimbangkan daya tahan dan sustainabilitas

bisnis BUMN listrik.

 

Listrik sebagai kebutuhan vital masyarakat, maka pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kecukupannya secara konsisten di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, saatnya pemerintah lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik baik untukkawasan industri maupun hingga daerah daerah 3T.

 

"Harapannya, daya saing dan produktivitas masyarakat akan meningkat jika pemerintah dan PLN mampu memastikan kecukupan dan keterjangkauan listrik baik dari sisi akses maupun harga,”tandas Abra. (Cr)

 

 

 

 

 

 

 

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button