Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Mantan Hakim MK Tawarkan Otorita Pengelola Hulu Migas

Mantan Hakim MK Tawarkan Otorita Pengelola Hulu Migas
Front office kantor pusat SKK Migas di Jakarta [Foto: Ridwan Ewako - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Ihwal status hukum SKK MIgas (Satua Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), Harjono, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), berpendapat perlunya lembaga independen yang memastikan keberlangsungan kegiatan industri hulu migas di Indonesia.

Meskipun menyebutkan lembaga independen, Harjono mengatakan posisi institusi dimaksud tetap berada di bawah eksekutif atau pemerintah. Bentuknya berupa badan otorita.

Harjono mengutarakan pandangannya itu dalam forum group discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu, 1 Mei 2021. 

BACA JUGA: SKK Migas: Insentif Fiskal Jaga Keekonomian Investor

Pembicara FGD lainnya Dekan Fakultas Hukum UNS Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M., praktisi migas Ir. Benny Lubiantara, S.E., M.M., dan ahli hukum energi Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H.

Menurut Harjono, sudah banyak bentuk otorita di negara ini yang diberikan kewenangan sebagai 
eksekutif untuk mengelola. Contohnya Badan Otorita Batam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. 

“Melalui lembaga otoritas maka pengelolaan hulu migas akan selaras dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi. Memberikan keleluasaan dalam mengelola untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat,” kata Harjono, hakim yang mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan pembubaran BP Migas pada 2012.

BACA JUGA: Sengkarut Penambangan Liar Migas: Serius Cari Solusi?

Harjono menjelaskan negara berkontrak dengan swasta itu tidak mendegradasi posisi negara. Contohnya ketika negara membeli alutsista itu kontraknya tidak B to B tetapi B to G. “Itu tidak masalah,” tukasnya.


Pemerintah Wajib Taat UU

Sementara itu, Prof. Gusti Ayu menegaskan keputusan MK setara dengan undang-undang (UU) yang harus dipatuhi. Ia mengingatkan pemerintah harus taat pada undang-undang, sehingga harus menjalankan putusan MK.

BACA JUGA: Menteri ESDM 'Sentil' Pertamina EP, Produksi Belum Capai Target

“Negara harus segera melaksanakan putusan MK guna menjamin ketahanan energi sebagai tanggung jawab negara kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” tegas Prof. Gustu Ayu.

Dia menambahkan implementasi putusan MK harus dilakukan dengan membuat naskah akademik untuk RUU Migas yang baru. Langkah ini harus segera disiapkan agar meningkatkan trust --dalam maupun luar negeri. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button