Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengapresiasi kepengurusan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Periode 2022-2025. Dengan kepengurusan baru ini, Arifin berharap bisa membantu pemerintah dalam mengakselerasi target bauran energi.
Arifin menjelaskan ada tiga target besar utama pemerintah dalam transisi energi. Ia menilai, METI bisa berperan aktif dengan memberikan dukungan dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. "METI, sebagai salah satu mitra pemerintah dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, diharapkan dapat ikut berperan penting dalam mendukung dan membantu pemerintah untuk mencapai 3 target besar di bidang energi, serta memberikan dukungan atas pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dan memberikan masukan untuk kebijakan dan regulasi yang sedang disusun," tutur Arifin, Rabu (20/7).
Tiga target besar sektor energi tersebut, menurut Arifin, bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Target jangka pendek adalah mencapai 23% porsi EBT pada bauran energi nasional di tahun 2025, target jangka menengah yakni 29% Nationally Determined Contribution pada tahun 2030, serta target jangka panjang yaitu mencapai Nett Zero Emission pada tahun 2060.
Adapun untuk mempercepat pengembangan EBT, Arifin mengatakan bahwa diperlukan regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan.
"Untuk itu saat ini sedang disiapkan Rancangan Perpres tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan," ujar Arifin.
Di samping itu, METI juga diharapkan menjadi pendorong utama pengembangan investasi dan alih teknologi energi terbarukan di Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang EBT. METI juga diharapkan dapat memanfaatkan kerjasama multilateral dan bilateral untuk mengatasi kesenjangan dalam pengembangan energi terbarukan.
Ketua Umum METI 2022 - 2025 Wiluyo Kusdwiharto mengatakan Indonesia telah memberikan komitmen untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi global melalui adopsi Paris Agreement dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
“Dengan mengacu hal tersebut, METI perlu menyusun program-program yang dapat membantu percepatan pencapaian target-target pemerintah. METI juga perlu memberikan masukan, mulai dari proses penyusunan peta jalan, penyusunan regulasi terkait, hingga pada tahap implementasinya,” ujar Wiluyo.
Wiluyo mengatakan dalam tiga tahun mendatang, METI akan fokus pendorong pelaksanaan 8 program kerja yang terbagi dalam lingkup yakni organisasi, dukungan regulasi dan kebijakan, peningkatan kapasitas dan sosialisasi energi terbarukan.
Selain itu, promosi investasi energi terbarukan, peningkatan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan, serta promosi teknologi energi terbarukan.
Memahami tantangan melaksanakan 8 program kerja METI, Wiluyo berkomitmen menggandeng dengan berbagai pihak, terutama dengan Asosiasi-asosiasi Energi Terbarukan, asosiasi- asosiasi lain yang mendukung pengembangan energi terbarukan.
“Pemanfaatan energi terbarukan ini akan membantu pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). Saat ini, banyak potensi EBT yang belum dimanfaatkan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus Pendiri METI, Rachmat Gobel menjelaskan peran aktif METI dalam menggaungkan EBT di Indonesia sudah dilakukan sejak 2012 silam. Ia melihat, saat ini Indonesia semakin serius dalam mengembangkan EBT dengan komitmen Presiden RI Joko Widodo yang berkomitmen dalam transisi energi.
"Ini momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk bisa mengakselerasi pengembangan EBT. METI sudah memberikan banyak masukan sejak 2012, dan dengan kepengurusan yang baru ini kami optimistis akselerasi target bauran energi maupun transisi energi bisa terwujud," ujar Gobel.
Gobel menilai saat ini Indonesia tidak punya banyak waktu. Target yang telah dipasang oleh pemerintah perlu dukungan semua pihak agar Indonesia menjadi pemain utama dalam sektor EBT. Gobel selaku anggota legeslatif juga berkomitmen mengawal pengembangan EBT ini dari sisi pembentukan payung hukum.
"Kita gak punya banyak waktu saat ini. Semua pekerjaan rumah dalam pengembangan EBT harus kita selesaikan bersama sama. Kerjasama dan kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mencapai target ini," tutup Gobel. (*)
GoogleNews
