NEWS
Trending

Mulyanto: RUU Energi Baru Terbarukan Akomodasi Tenaga Nuklir

Mulyanto: RUU Energi Baru Terbarukan Akomodasi Tenaga Nuklir

Listrik Indonesia | Badan Legislatif meminta pemerintah lebih serius dalam membuat kebijakan, strategi, dan program pengembangan energi baru dan terbarukan dengan membahas DPR.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan bahwa saat ini, Indonesia memerlukan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk bauran energi primer EBT pada Semester 1/2020 mencapai sebesar 10,77% dari target sebesar 13,4%. Padahal, pemerintah menargetkan porsi EBT sebesar 23% pada 2025 dari total bauran energi nasional.

Anggota fraksi PKS ini menjelaskan, saat ini DPR tengah menyiapkan usul inisiatif RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang merupakan RUU prioritas tahun 2020 untuk mendorong pengembangan EBT termasuk energi nuklir di tanah air, sebagai salah satu dari sumber energi baru.

Dia menilai pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif adalah opsi yang dikembangkan secara khusus untuk mendorong program diversifikasi energi dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional, yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional.

Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.

Sementara itu, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Secara khusus dalam RUU EBT ditegaskan, bahwa Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya. Sedangkan, nuklir yang dimaksud di sini adalah tenaga nuklir yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Sumber energi nuklir secara eksplisit disebut dalam draft RUU EBT sebagai sumber energi baru, mungkin dikarenakan potensi dan kapasitas pembangkitnya yang besar dibandingkan dengan sumber energi baru lainnya.

Meski Menteri ESDM dalam kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI masih menyatakan PLTN adalah opsi terakhir, namun tidak sedikit anggota Komisi VII, khususnya dari daerah pemilihan Provinsi Riau dan Kalimantan mengusulkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan PLTN sebagai sumber energi baru. Sehingga kontribusi EBT dalam bauran energi nasional dapat mencapai target," jelas Doktor nuklir lulusan Tokyo Technology of Institute, Jepang, ini.

Mulyanto menambahkan RUU EBT yang tengah digodok DPR RI bertujuan untuk  menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional serta memosisikan EBT yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan. Dengan demikian EBT dapat menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

"Sekarang ini RUU EBT masih dalam tahap pengayaan substansial. Masih dalam tahap awal sekali.

Komisi VII berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan berbagai pihak terkait, baik masyarakat profesi, industri, perguruan tinggi, dll.

Masyarakat sering mengkritik DPR, bahwa pembentukan RUU di DPR kurang memperhatikan aspirasi mereka. Karenanya, kita tidak ingin mendapat tuduhan demikian, untuk itu RDP dengan berbagai pihak terkait dibuka seluas-luasnya," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan. (Zc)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button