Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Nuklir Masuk Dalam RUU EBT, Wantanas: Penting Untuk Transisi Energi

Nuklir Masuk Dalam RUU EBT, Wantanas: Penting Untuk Transisi Energi
Pemanfaatan nuklir untuk Pembangkit Listrik sangat penting untuk transisi energi. (foto: net)

Listrik Indonesia | Dewan Ketahanan Nasional menyambut baik diaturnya pemanfaatan nuklir untuk Pembangkit Listrik dalam rancangan undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia menilai, nuklir sangat diperlukan untuk transisi energi di tanah air.

"Energi primer harus memiliki kemampuan dan keekonomian yang sama dengan batubara, artinya dapat berfungsi sebagai baseload dan memiliki biaya pembangkitan murah. Hanya ada dua opsi, hydro skala besar dan PLTN khususnya generasi ke IV," ujar Staff Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dewan Ketahanan Nasional, Hendri Firman Windarto, di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, peran EBT, khususnya nuklir dalam mitigasi perubahan iklim sangat penting. Jika Indonesia tidak serius dalam mengurangi emisi karbon, katanya, maka sebagian besar wilayah Indonesia akan tenggelam dalam kurun waktu beberapa dekade.

"Salah satu target penting adalah bagaimana menggantikan batubara secara bertahap yang menjadi andalan utama energi primer, dimana target pencapaian energi primer yang dibutuhkan akan terus meningkat seiring dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional," katanya.

Peran nuklir, jelasnya, sangat penting sebagai komponen transisi energi. Bahkan telah dipertegas dalam naskah akademis RUU EBT yang mengatakan “nuklir sejalan dengan perspektif transisi energi” yang tertulis dalam halaman 46. 

Dengan adanya pendapat bahwa mengingat nuklir sudah memiliki UU sendiri yaitu UU No 10 
tahun 1997 sehingga tidak perlu masuk dalam RUU EBT dianggap pendapat tidak benar dan tidak perlu disampaikan. Dia mengatakan, perbedaan prinsip antara UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran dengan RUU EBT khususnya mengenai energi nuklir yang sedang disusun dan dibahas di DPR adalah bahwasanya UU Ketenaganukliran mengatur mengenai tata cara pelaksanaan, teknis dan keselamatan terhadap kegiatan di bidang ketenaganukliran.

"Tapi tidak mengatur mengenai masuknya energi nuklir dalam bauran energi EBT yang selama ini terkendala dengan adanya opsi terakhir dalam PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional," tegasnya.

Dengan masuknya energi nuklir dalam RUU EBT, ungkapnya, menunjukkan narasi opsi terakhir terhadap nuklir yang selama ini menjadi penghalang pembangunan PLTN menjadi sudah tidak dapat dipertahankan.

“Maka dari itu, sudah tidak dapat diragukan lagi apabila dalam UU EBT ini memfokuskan kepada isu perubahan iklim, nuklir adalah jawaban paling tepat dan realistis," tegasnya. (pin)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button