Ilustrasi

Listrik Indonesia | Pada 24-25 Agustus 2021 PT Geo Dipa Energi (Persero) BUMN yang fokus mengembangkan Panas Bumi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) lembaga pendanaan proyek beserta Komite bersama dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan menggelar  Focus Group Discussion (FGD) terkait pencapaian target tahun Indonesia Net Zero Emission dan Pengembangan energi Panas Bumi.

Dari hasil laporan FGD yang diterima Listrik Indonesia, bahwa berdasarkan studi yang dilakukan pada 22 lapangan panas bumi di Indonesia, baik untuk lapangan yang saat ini telah beroperasi maupun yang belum beroperasi, dari 111 sumur eksplorasi panas bumi, 67 diantaranya dapat mengalirkan fluida panas (flowing) dan memiliki kemampuan untuk berproduksi uap panas bumi. Studi ini menunjukkan bahwa risiko kegagalan pengeboran sumur eksplorasi panas bumi (dry hole) di Indonesia berkisar antara 40 – 50%.

Dengan adanya nilai risiko eksplorasi panas bumi yang sebesar 40 – 50%, maka pengeboran eksplorasi panas bumi dilakukan dengan minimal 6 sumur eksplorasi, untuk mendapatkan target 3 sumur flowing. Karena jumlah 6 sumur eksplorasi ini setidaknya dapat memenuhi skenario pengeboran eksplorasi.

“Sesuai learning curve effect, mengutip Subir Sanyal, 2014, semakin banyak sumur pengeboran eksplorasi yang diprogramkan, maka “success ratio” akan semakin baik, dengan pemilihan well targeting yang juga semakin baik. Hal ini tentu demikian adanya karena selain itu juga tentunya dapat menekan biaya USD/well nya, karena biaya pekerjaan konstruksi / infrastuktur, mob-demob dan long-lead items dapat dioptimalkan”.

Perlu diketahui untuk memitigasi risiko eksplorasi panas bumi, diperlukan proses Eskplorasi Panas Bumi yang baik dan benar mulai dari tahap awal (Survey Pendahuluan), Survei Geosains / 3G (Geologi, Geofisika, Geokimia), Pre-Feasibility Study, Penentuan Target Pemboran (zona Sweet Spot) dan prosedur pelaksanaan Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi. Tahapan teknis tersebut perlu dilaksanakan secara bersamaan / sejalan dengan tahapan non-teknis dalam hal ini Perlindungan Lingkungan dan Sosial Masyarakat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta proses Pengadaan (Procurement), yang juga harus diaplikasikan sejak awal kegiatan eksplorasi Panas Bumi.

Tantangan Eksplorasi

Eksplorasi dan pengembangan panas bumi di Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit jumlahnya. Hasil dari FGD mengungkapkan bahwa setidaknya tantangan terbesar dari eksplorasi dan pengembangan panas bumi di Indonesia adalah Pendanaan dan Lingkungan Sosial serta Governance.

“Dari aspek pendanaan, success story dari beberapa negara pengembang panas bumi termasuk Indonesia menunjukkan perlunya risk sharing Pemerintah kepada Badan Usaha pengembang panas bumi baik public (BUMN) maupun private (Swasta)”.

Secara umum, sumber pendanaan eksplorasi panas bumi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: private/Badan Usaha dengan 100% equity; pemerintah dengan sumber dana APBN; dan risk sharing dengan skema pembiayaan dari PISP dan sumber pendanaan lain baik berupa pinjaman GEUDP/GREM maupun hibah (grant) dari lembaga keuangan multilateral seperti World Bank.
 

BACA JUGA : Optimalisasi Panas Bumi Indonesia (Bagian II) : Strategi pengembangan
 

Saat ini, pemerintah telah memberikan program risk sharing melalui GEUDP untuk government drilling dan GREM untuk badan usaha baik public maupun private. Program ini dinilai sangat baik oleh seluruh negara dan pihak World Bank sendiri untuk mendukung pertumbuhan cepat pengembangan panas bumi di Indonesia. Pengerjaan Eksplorasi harus mengikuti kaidah industri dunia pada umumnya yang sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu Best Practice agar pendanaan yang cukup besar itu tidak terkendala.

Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), salah satu Special Mission Vehicles (SMV) yang ditunjuk sebagai financial intermediary institution sedang menjalankan penugasan program penyediaan pendanaan untuk eksplorasi panas bumi melalui PISP/GEUDP dan GREM melalui PMK No. 62 tahun 2017. Selain itu, skema-skema pendanaan yang lain dengan melakukan blending dari berbagai sumber pendanaan sedang dikaji oleh PT SMI untuk memberikan skema pendanaan yang lebih atraktif dan sesuai dengan bisnis model pengembangan panas bumi, khususnya pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.

Selain itu, sumber pendanaan juga dapat diperoleh dari green fund yang tersedia di luar negeri, dengan conditional tertentu yang diminta oleh penyedia green fund tersebut baik secara bilateral maupun multilateral. Green Fund juga tidak bisa dengan mudah digelontorkan kepada Badan Usaha, karena membutuhkan “pengaman” sebagai salah satu syaratnya. Salah satu “pengaman” yang seringkali diminta oleh penyedia green fund adalah terkait “Jaminan Pemerintah”. Hal ini perlu kehati-hatian agar tetap terjaga sesuai konstitusi Republik Indonesia untuk mencapai komitmen pengembangan ET Geothermal di Indonesia.

Dari aspek lingkungan sosial, bahwa eksplorasi panas bumi bersifat site specific, sehingga permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi beragam bergantung pada lokasi lapangan panas bumi dan badan usaha pengembang panas bumi. Namun demikian, formula yang ada pada ESMF (Environmental and Social Management Framework), sebuah kerangka manajemen lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan oleh World Bank melalui safeguard material-nya, dinilai sangat cocok dan lengkap untuk mengatasi isu lingkungan.

Kemudian ESMP (Environmental and Social Management Plan) harus dimulai sejak awal proyek, pada saat pelaksanaan proyek, serta setelah pelaksanaan proyek eksplorasi panas bumi. Salah satu kegiatan post project yang diwajibkan oleh World Bank adalah rehabilitasi area proyek, dimana lahan yang sudah tidak lagi digunakan harus dikembalikan fungsinya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek. ESMF dan ESMP dapat digunakan sebagai mitigasi risiko dari pengembangan proyek panas bumi melalui aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan.