Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Optimalisasi Panas Bumi Indonesia (Bagian II) : Strategi pengembangan

Optimalisasi Panas Bumi Indonesia (Bagian II) : Strategi pengembangan
Ilustrasi

Listrik Indonesia | Dalam FGD dua hari itu juga membahas strategi pengembangan panas bumi di Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai faktor penentu, yaitu: faktor sumber daya, faktor regulasi, faktor fiscal, dan faktor pembiayaan.

Dari data-data yang ada bahwa faktor sumber daya dapat mengacu pada studi power density bagi lapangan-lapangan panas bumi yang ada di Indonesia dan dunia. Secara geothermal play, dengan memperhitungkan tata letak tektonik dan temperatur rata-rata reservoir panas bumi di Indonesia, didapatkan power density untuk lapangan panas bumi di Indonesia berkisar antara 10 – 15 MW/Km2.

 

Hasil studi ini menunjukkan, bahwa pengembangan lapangan panas bumi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap (staging) dengan luas area pengembangan awal kurang lebih 3 km2 untuk pengembangan 30 – 45 MW energi panas bumi. Skema pengembangan ini dapat mengurangi risiko kegagalan eksplorasi panas bumi dengan memfokuskan pengeboran eksplorasi panas bumi pada zona sweet spot seluas kurang lebih 3 Km2. Memang sesuai Best Practice, pengembangan panas bumi secara staging akan mengurangi resource uncertainty dari lapangan panas bumi.

 

Faktor regulasi antara lain diharapkan dapat memperjelas penentuan harga listrik bagi pengembang panas bumi dan juga pengaturan pengelolaan lapangan panas bumi yang dapat lebih panjang, semisal 50 tahun, mengingat pengembangan lapangan panas bumi di Indonesia mulai dari eksplorasi hingga COD membutuhkan waktu sekitar 7 – 10 tahun.

 

Faktor teknis telah banyak diupayakan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Ditjen. EBTKE dengan memberikan kemudahan regulasi dan melakukan penyederhanaan perizinan hingga transparansi dalam proses permohonan perizinan panas bumi. Selain itu, dari sisi teknis maupun regulasi, telah dilakukan penugasan-penugasan kepada BUMN seperti kepada GeoDipa, PT PLN dan PT Pertamina melalui PGE, sedangkan kepada private sector diberikan PSPE.

 

Pemerintah telah banyak pula memberikan kemudahan fiscal melalui pemberian insentif perpajakan, dan pemberian jaminan pemerintah untuk akses pendanaan luar negeri dan insentip lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui faktor pembiayaan, di mana pemerintah telah memberikan akses pendanaan murah Green Fund/Clean Technology Fund dan Grant dari lembaga keuangan multilateral dan bilateral melalui program GEUDP dan GREM. Faktor pembiayaan ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan risk sharing dan de-risking eksplorasi panas bumi di Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk pengembangan lapangan panas bumi secara eksponensial.

 

Mencapai Target RUEN 8 GW

Kapasitas terpasang untuk sumber energi panas bumi di Indonesia saat ini adalah sebesar 2.13 GW. Untuk mencapai target RUEN sebesar 8 GW pada tahun 2030 diperlukan tambahan pengembangan sumber energi panas bumi sebesar 5.87 GW. Sedangkan 1.89 GW ditargetkan dari lapangan-lapangan panas bumi yang dimilliki oleh BUMN, 2.84 GW yang ditargetkan dari lapangan-lapangan panas bumi yang dimiliki oleh Swasta, dan 1.14 GW masih berupa lapangan panas bumi terbuka.

Dengan nilai gap kapasitas pengembangan energi panas bumi yang masih begitu besar, masih diperlukan stimulan bagi Badan Usaha baik public maupun private di bidang panas bumi untuk dapat meningkatkan kapasitas pengembangan panas di Indonesia.

 

Beberapa hal yang diperkirakan dapat menjadi stimulan bagi Badan Usaha terhadap pipeline pengembangan Panas Bumi di Indonesia dalam pemenuhan target RUEN tahun 2030 sebesar 8 GW telah dibahas di dalam FGD antara lain; Harga listrik (pricing policy) yang dapat mengembalikan risiko investasi yang wajar bagi badan usaha baik pada proses eksplorasi maupun eksploitasi. Saat ini masih terlihat ada perbedaan pandangan bahwa dengan kebijakan harga yang ada saat ini, Market/Badan Usaha masih belum menaruh minat yang tinggi menurut asumsi dari Risk Premium yang diharapkan.

 

Dukungan fiskal dari pemerintah dapat berupa pelaksanaan eksplorasi oleh pemerintah, pendanaan eksplorasi dari pemerintah, fasilitas perpajakan dan bea masuk, dan penerbitan jaminan pemerintah.

 

Dukungan-dukungan tambahan seperti halnya melalui Viability Gap Fund dan Endowment Fund

Meskipun dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal telah berdampak signifikan terhadap keekonomian suatu proyek pengembangan panas bumi, namun untuk menjadi semakin kompetitif dan atraktif agar ET Geothermal yang terbukti memberikan kepastian pengembalian manfaat kepada ekonomi, menjadi pilihan maka dapat diupayakan dukungan-dukungan tambahan dari pemerintah misalnya melalui Viability Gap Fund (VGF), Endowment Fund (EF), dan atau KPBU.

 

Studi Mekanisme Penetapan Harga (Price Determination Methodology) dengan Open Book Mechanism. Penetapan harga listrik panas bumi ditentukan berdasarkan “trust” antara pengembang energi panas bumi (pengembang) dengan pihak pembeli energi panas bumi, dalam hal ini adalah PLN (buyer) dengan cara melakukan Open Book Mechanism.

 

“Pengembangan energi panas bumi memerlukan biaya di awal yang cukup siknifikan besar. Hal ini sudah menjadi pemahaman bersama bahwa modal awal menjadi hal terpenting”.

 

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button