Renewable Energy ENERGY PRIMER
Trending

Paradoks Ambisi Pemerintah Memburu Target 23%

Paradoks Ambisi Pemerintah Memburu Target 23%

Listrik Indonesia | Berawal dari komitmen Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang disepakati di Paris, Prancis pada Desember 2015, dunia bersepakat untuk meningkatkan bauran energi fosil. Tidak lagi hanya bergantung pada energi fosil, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.

 

Termasuk Indonesia yang menandatangani, bahkan meratifikasi Perjanjian Paris dalam sebuah undang-undang, yaitu UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Artinya, RI juga berkomitmen untuk turut serta menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius.

 

Meskipun negara adidaya dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat (AS), menarik diri dari kesepakatan Paris Agreement. Namun, kini Negeri Paman Sam di bawah kepemimpinan Joe Biden, kembali masuk ke dalam Paris Agreement. Bahkan, Joe Biden sangat peduli terhadap pengembangan energi hijau dan sebaliknya mengerem energi fosil.

 

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Komitmen Indonesia dalam menjalankan Paris Agreement patut diacungi jempol. Target penurunan emisi 29% pada 2030. Luar Biasa. Bagaimana implementasinya? Salah satunya melalui target nasional untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025. Saat ini, bauran energi bersih baru mencapai kisaran 7%-8%. Masih sangat berat untuk mencapai target 23% di 2025 atau 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, bagaimana cara dan strategi untuk menaikkan dari 11% ke 23% pada 2025?

 

Pertama, kita perlu melihat dulu fakta di lapangan. Dalam 5 tahun terakhir (2015-2020), penambahan pembangkit energi baru terbarukan hanya 2.000 megawatt (MW) atau rerata hanya 400 MW per tahun selama periode tersebut. Jika asumsi ini kita pakai, berarti selama 2021-2025 hanya akan bertambah 2.000 MW. Total kapasitas pembangkit EBT saat ini kisaran 11.372 MW. Artinya bauran EBT kita pada 2025 hanya sebesar 13.372 MW, masih sangat jauh untuk mencapai 23%.

 

Kedua, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, untuk mencapai target bauran energi bersih 23% pada 2025, perlu ada tambahan kapasitas pembangkit EBT selama 2021-2025 sebesar 10.500 MW. Setiap tahun harus bertambah minimal 2.100 MW pembangkit EBT baik dari hidro, panas bumi, angin, surya, biomassa, co-firing, PLTSa, dan lainnya. Agak sulit melihat realisasi riil hanya 400 MW per tahun kemudian ingin dinaikkan ke 2.100 MW per tahun.

 

Hal ini juga terlihat jelas dari target kapasitas terpasang pembangkit EBT pada 2021 hanya sebesar 950-an MW. Lalu bagaimana untuk mencapai target 23% kalau kondisinya seperti itu?

 

Pertama, kita tidak bisa lepas dari supply-demand listrik dari PT PLN (Persero) sebagai single buyer dan single seller setrum di Tanah Air. Semua hitung-hitungan itu sangat bergantung pada demand listrik PLN. Misalkan kita pasang asumsi pertumbuhan demand 5% per tahun.

 

Kedua, tidak melulu membangun pembangkit EBT baru, tetapi juga perlu mengganti pembangkit energi fosil ke dalam pembangkit EBT, jadi tidak menambah kapasitas, tetapi menambah bauran energi bersih. Contohnya, PLTU yang sudah sangat tua bisa dipensiunkan (retiring) kemudian diganti dengan kapasitas yang sama dengan pembangkit EBT. Model ini tidak akan mengganggu supply-demand listrik PLN.

 

4 Strategi

Bisa jadi pemerintah menempuh 4 strategi untuk percepatan bauran EBT.


Pertama
, substitusi, yaitu mengganti bahan bakar fosil pembangkit dengan energi bersih, seperti Solar diganti dengan B30, batu bara dicampur dengan biomassa (co-firing). Pencampuran 5% biomassa ke dalam PLTU bisa menaikkan bauran EBT hingga 1%. Apalagi, secara teknis, PLTU bisa menggunakan 15% biomassa sebagai pengganti batu bara. Bahkan, skema co-firing ini bisa disediakan oleh usaha mikro dan kecil sehingga bisa menggerakan perekonomian masyarakat.

 

Terkait dengan harga biomassa yang kemungkinan lebih mahal dibandingkan batu bara, pemerintah tetap melihat bottom line, yaitu tingkat keekonomian harus wajar agar program ini Strategi substitusi ini tidak akan terlalu banyak menambah kapasitas listrik nasional, tetapi menambah porsi bauran EBT cukup signifikan sehingga tidak mengganggu neraca supply-demand listrik PLN.

 

Kedua, konversi, yaitu mengganti mesin PLTD dan PLTU menjadi pembangkit EBT. Misalnya PLTD diganti dengan pembangkit EBT yang lebih efisien. PLTU-PLTU yang sudah tua bisa digantikan dengan pembangkit EBT dengan melihat dampak negative dan positif secara komprehensif.

 

Strategi konversi tidak akan menambah kapasitas listrik nasional, tetapi meningkatkan porsi EBT secara signifikan sehingga tidak menggangggu neraca keuangan PLN. Bahkan, melalui konversi PLTD, bisa memperbaiki keuangan PLN.

 

Ketiga, menambah kapasitas pembangkit jenis EBT, seperti PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTB. Skema ini akan menambah kapasitas pembangkit nasional sehingga mempengaruhi supply-demand listrik PLN.

 

Keempat, skema kombinasi. PLTA bisa dikombinasikan dengan PLTS terapung. Saat ini, Sebagian PLTA menjadi pembangkit peaker sehingga bisa ditopang oleh PLTS terapung yang hanya beroperasi pada siang hari, sedangkan PLTA beroperasi pada malam hari. Skema ini akan menambah porsi EBT, tetapi kapasitas listrik yang masuk ke PLN masih tetap sama, tidak bertambah sehingga tidak membebani PLN.


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button