Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Pelet Kayu Untuk Co-firing Banyak Diekspor, APHI: Lebih Menguntungkan

Pelet Kayu Untuk Co-firing Banyak Diekspor, APHI: Lebih Menguntungkan
Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo. (foto: net)

Listrik Indonesia | Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) siap memasok pelet kayu untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pelet kayu merupakan salah satu alternatif biomassa agar penggunaan energi baru terbarukan (EBT) semakin meningkat.

"Kita diuntungkan karena iklim tropis sehingga pohon tumbuh sepanjang tahun.  Tapi permasalahannya, kita masih bicara (energi biomassa) dari limbah, belum bicara dari HTE," ujar Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo dalam sebuah webinar, pekan lalu.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan biomassa untuk PLTU bisa menggunakan hasil dari hutan tanaman energi (HTE). Pihaknya pun siap memasok kebutuhan biomassa ini.

"Sampai saat ini terdapat 34 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang mendukung pembangunan HTE," katanya.

Sebanyak 10 IUPHHK-HTI dengan luas izin 297.645 hektar telah menjadikan HTE sebagai bagian dari rencana kerja perusahaan dengan luas alokasi untuk energi seluas kurang lebih 87.000 hektar. Sedangkan 24 IUPHHK-HTI dengan luas izin kurang lebih 79.000 hektar telah berkomitmen mengembangkan HTE.  Pada 2025, diharapkan terdapat 50 HTE dengan luas 442.000 hektar.

"Namun, pengembangan biomassa dari bahan baku kayu masih terkendala persoalan keekonomian.  Saat ini, harga pelet dari kayu masih terlalu mahal sehingga tidak cocok untuk pembangkit listrik biomassa di dalam negeri," ungkapnya.

Selain itu, jelasnya, pengusaha masih mengutamakan pelet dari kayu untuk diekspor karena lebih menguntungkan. Bahkan, ucapnya, tidak sedikit pengusaha menggunakan pelet kayu ini untuk kebutuhan sendiri ketimbang dijual ke PLN.

"Sebagian sebenernya sudah masuk ke energi biomassa, tapi biasanya dipakai untuk kebutuhan sendiri, belum bisa dijual karena harganya masih belum bisa pas antara pengguna, yaitu PLN, berdasarkan kebijakan Kementerian ESDM, dan dibandingkan dengan eskpor," katanya.

"Kami sudah siap masuk ke sana, tapi selama ini sebagian besar kami ekspor.  Jadi harus ada integrasi kebijakan sektor kehutanan dan energi," lanjutnya. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button