NEWS
Trending

Pemerintah akan Wujudkan Tarif Listrik Murah

Pemerintah akan Wujudkan Tarif Listrik Murah
Listrik Indonesia | Pemerintah berupaya menyesuaikan tarif listrik dari energi baru terbarukan (EBT) menjadi lebih murah. Tarif tersebut akan direalisasikan dengan penetapan harga EBT di patok dari biaya pokok produksi (BPP) sekitar 85%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, peraturan itu dibuat untuk seluruh pembangkit berbasis EBT. "Saat ini yang terpenting EBT di dalam bauran energi adalah harga efisiensi, sehingga output harganya bisa dijangkau," paparnya dalam acara Indonesia Energy Roadmap di Graha CIMB Niaga Jakarta, (25/01).

Guna meningkatkan pengembangan EBT mencapai 23% dalam pada 2025, lanjutnya, pemerintah akan mewujudkan harga listrik EBT dalam tingkat wajar. "Rata-rata biaya pokok produksi listrik nasional saat ini Rp1.200 per kilowatt hour," ungkapnya.

Ia menerangkan, setiap daerah mempunyai BPP yang berbeda-beda, artinya harga EBT maksimal sebesar Rp1.020 per kWh. Sedangkan harga jual untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) saat ini sekitar US$12 sen per kWh atau setara dengan Rp1.560 per kWh. "Menurut saya itu perlu semangat efisiensi, semangat biar semakin lama semakin efisien," tuturnya.

Jonan mengungkapkan, pengembangan EBT selain untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil (remote area) juga penting dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dan turut melaksanakan program konferensi perubahan iklim di Paris. "Pengembangan EBT merupakan komitmen pemerintah di Paris mengurangi emisi dan cita-cita mewujudkan bauran energi pada 2025 sebesar 23% ini harus dilakukan bersama," beber Jonan.

Sementara itu Abadi Purnomo, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia menilai kebijakan menetapkan harga listrik EBT maksimal 85% memang bagus untuk pelanggan dan PT PLN. Meski, penurunan harga listrik EBT diyakini akan menurunkan minat investor. Pasalnya, harga baru yang ditawarkan pemerintah tidak layak dari sisi perbankan.

"BPP itu sebenarnya untuk acuan batu bara. Investasinya lebih kecil jika dibanding geothermal yang mempunyai tingkat risiko eksplorasi, sehingga tidak bisa bersaing," ujar Abadi.

Rasanya tidak tepat jika aturan itu ditetapkan karena akan membuat harga litsrik EBT tidak kompetitif dengan energi fosil. Di samping itu aturan ini juga belum didiskusikan dengan pengembang atau pengusaha. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button