NEWS
Trending

Pengembangan EBT Belum Sejalan Dengan Regulasi yang Berlaku

Pengembangan EBT Belum Sejalan Dengan Regulasi yang Berlaku
Indra Adi Marta (kanan) dan Joachim Falkner (Wasser Kraft). (Foto: R Akmal)
Listrik Indonesia | Para investor berlomba membantu merealisasikan program ketenagalistrikan yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yakni Program Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 Megawatt (MW). Salah satunya PT Rekayasa Teknik Perkasa melalui konsep green Energy.

Menurut Managing Director PT Rekayasa Teknik Perkasa, Indra Adi Marta, langkah green energy dipilih karena ingin mengurangi adanya efek rumah kaca yang dihasilkan dari sisa pembakaran pada mesin-mesin pembangkit maupun industri. 

"Konsepnya green energy, berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Ke depan, pemerintah juga menginginkan langkah hijau terhadap industri ketenagalistrikan," ujar Indra Adi kepada listrikindonesia.com di JIExpo Kemayoran, Jakarta, seperti yang diberitakan, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, kebijakan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah selalu berubah-berubah, sehingga menyebabkan investor terkesan maju-mundur dalam mengembangkannya. Meski begitu, dengan Program 35 ribu MW, pihaknya berharap bisa berperan untuk men-support program pemerintah tersebut melalui green energy.

"Dengan hydro ini pun, sangat bagus dikembangkan dan menjadi solusi untuk kelistrikan di Indonesia. Tapi tidak sejalan dengan regulasi yang ditetapkan," paparnya.

Pasalnya, saat ini pemerintah Indonesia  tengah menggalakkan program pemanfaatan bauran EBT sekitar 23% hingga 2025 mendatang, hal tersebut dilakukan guna mendukung energi bersih.

"Kita fokus mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) kapasitas 1-10 MW. Saat ini sudah ada beberapa project yang sedang berjalan yakni berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan Sulawesi," terang Indra.

Menurutnya, kebijakan Biaya Pokok Produksi (BPP) berbasis EBT untuk wilayah Jawa dan sebagian Sumatera rendah ketimbang wilayah timur Indonesia. Hal ini yang membuat investor menuju ke arah Indonesia timur untuk mengejar ketertinggalan akan pasokan enegi listrik, tapi tidak diimbangi dengan keberadaan infrastruktur yang memadai.

"Kalau saya mengkorelasikan dengan regulasi pemerintah ini, memang searah bahwa harga beli listrik (feed-in tariff) lebih tinggi di Indonesia timur. Tetapi infrastruktur di sana belum menunjang," imbuhnya.

"Dengan regulasi yang ada sekarang, lanjutnya, BPP di Jawa rendah menyebabkan investor enggan untuk mengembangkan EBT. Padahal di satu sisi, di Jawa pun masih banyak wilayah-wilayah yang devisit daya," sambungnya.

Dirinya berharap, regulasi yang ada terkait dengan pengembangan EBT di Jawa dapat dikaji kembali, agar potensi-potensi yang ada di pulau Jawa dapat termanfaatkan hingga banyak investor yang akan mengembangkannya.

"Presiden Joko Widodo mempunyai program 35 ribu MW, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh pelosok nusantara. Tetapi, bisa dibilang dengan ketidakpastian terhadap perubahan undang-undang yang terjadi, menurut saya, yang tadinya pemerintahan ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya akan infrastruktur ketenagalistrikan menjadi kontradiktif (tidak searah)," tandasnya.

Sekadar informasi, Rekayasa Teknik Perkasa Bergerak pada suplai water tower system untuk hydro electric engineeing, termasuk turbine , turbine housing, turbine tuner, control system, dan overhead crane system. Mulai dari desain, engineering sampai manufacturing membuat sendiri. Total project yang sedang dikembangkan sekitar 30 MW, tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. (RG)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button