Berdasarkan pengalaman di negara yang sudah mengoperasikan PLTN, untuk mewujudkan pembangkit listrik tersebut dibutuhkan waktu yang sangat Panjang. Secara umum dibutuhkan 5 sampai 7 tahun untuk studi (termasuk konsep technology, standard License & handling waste) dan sekitar 10 tahun untuk pembangunan fisik pembangkit.
Sementara hingga saat ini baru beberapa wilayah yang sudah dilakukan Feasibility Study di Indonesia antara lain :
Muria : Evaluasi (1991-1996), Monitoring of Meteorology and Micro-seismic (Present Time)
Bangka : Pre-FS (2010-2011) dan Feasibility Study (FS, 2013)
Kalimantan Barat : Pre-FS (Energy Planning, 2013) dan Pre-Site Survey (2014)
Hal ini menunjukkan indikasi bahwa dibutuhkan upaya yang sangat serius, terencana dan terukur serta secara konsisten dalam mewujudkan program pembangunan PLTN di Indonesia. Sangat mustahil PLTN bisa terwujud tanpa dukungan politik dari Pemerintah (Kementerian / Lembaga terkait dan Dewan Legislatif).
E Bawa Santosa, Independent Business Consultant (Energy & Power) menjelaskan bahwa pada saat ini ada pilihan teknologi nuklir PLTN generasi ke-IV yang aman, efisien (efisiensi 35%), handal (24 /7) membutuhkan lahan (foot print) sempit, dan diharapkan membutuhkan biaya investasi yang menarik sehingga harga jual listrik menjadi murah dan terjangkau.
Namun untuk memahami aspek keamanan PLTN, kita bisa belajar dari pengalaman kecelakaan di Fukusima-Japan, sehingga menjadi referensi yang sangat berharga. Sebab ada persamaan antara Indonesia dan Japan sebagai negara yang rentan gempa (dan sebagai “ring of fire”).
Adapun densitas energi (jumlah energi yang dihasilakn oleh 1 Kg material bahan bakar) nuklir memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lain (Kayu, Batubara, Diesel, Gas Alam) antara lain:
Uranium-235* : Tipe energi Fisi Nuklir memiliki densitas 3,900,000 MJ/Kg
Uranium (dalam Pembiak) : Tipe energi Fisi Nuklir memiliki densitas 80,620,000 MJ/Kg
Thorium (dalam Pembiak) : Tipe energi Fisi Nuklir memiliki densitas 79,420,000 MJ/Kg
Source : EnergyCite – http://energycite.com/energy-basic/
Secara teknologi ada pilihan teknologi MSR (Molten Salt Reactor) dan SMR (Small Modular Reactor), dimana pemilihan teknologi tersebut perlu disesuaikan dengan pola konsumsi listrik Indonesia sebagai negeri kepulauan (archipelago) dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta lokasi industri yang hanya terkumpul di beberapa pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi & Papua). Adapun di Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya alam Uraniaum dan Thorium yang signifikan besarnya sebagai bahan bakar nuklir.
Pria yang aktif di dunia ketenagalistrikan dan energi ini menyampaikan, bahwa dalam draft RUU EBET (Rencana Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan), Nuklir dibahas dalam Bab-V tentang Energi Baru, dimulai dari pasal 9 hingga pasal 29 (Total RUU EBET terdiri dari 16 Bab dan 62 pasal). Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi instrument sebagai pendukung untuk pengembangan PLTN di Indonesia.
Namun, sebelumnya juga sudah ada UU No. 10 tahun 1997 tentang energi nuklir yang ditambahkan berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Nuklir serta pengawasan Keamanan, Keselamatan yang berkaitan dengan pengoperasian PLTN (termasuk pengelolaan sampah Nuklir).
Lebih lanjut pengamatannya terhadap pengembangan PLTN di Indonesia, terlihat bahwa PT ThorCon Power Indonesia yang berencana sebagai pengembang listrik swasta (IPP) sangat serius menggarap peluang pengembangan PLTN. Antusias dari PT. ThorCon Power Indonesia telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah Propinsi Bangka-Belitung untuk melakukan studi dan kajian terkait dalam pembangunan PLTN dan bahkan pengembangan nuklir telah masuk dalam RUED (Rencana Umum Energi Daerah).
Ia menambahkan bahwa pengembangan PLTN ini perlu perencanaan yang matang dan terukur serta kegiatan yang lebih nyata. PLTN sangat membutuhkan integrasi lintas sektoral, sehingga menciptakan industri baru dimana listrik menjadi ‘engine of economic growth.
Ini harus menjadi upaya total dan melibatkan banyak pihak baik pemerintah maupun swasta, baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing, mulai dari tahap studi hingga pembangunan (EPC kontraktor), sumber pendanaan, asuransi, logistik, dan perusahaan Operaton & Maintenance (O&M).
Kembali dengan mengacu kebutuhan waktu yang sangat lama untuk pengembangan PLTN, jika dihitung mundur dari rencana operasi PLTN sebesar 35 GW pada tahun 2060. Berarti tinggal sisa waktu 38 tahun (dihitung dari tahun 2022). Apabila digunakan asumsi bahwa tahap studi hingga penentuan lokasi dan pemilihan teknologi dari tahun 2023 hingga tahun 2030, maka secara rerata dibutuhkan pertumbuhan PLTN sebesar 1 GW setiap tahun.
Hal ini dibutuhkan suatu perencanaan strategis yang sahih, baik forecasting maupun back-casting, baik demand site maupun supply side selaras dengan potensi Indonesia dalam melewati masa “Middle Trap Income” menuju negara maju.
Suatu harapan besar, kiranya “Pengembangan PLTN bukan hanya menjadikan surplus regulasi, namun saya berharap ada wujud dukungan politik (Political Will) dari Presiden” ucapnya.
Adapun “Pengembangan Nuklir di Indonesia untuk kepentingan penelitian sudah ada sejak dekade 1980-an dan dibentuklah BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Dalam perkembangannya terbitlah regulasi-regulasi yag mendukung pengembangan Nuklir,” ujar Bawa saat ditemui Listrik Indonesia di Asia Nuclear Business Platform, di Ritz-Carlton Jakarta. Selasa, (1/11/2022).
0 Komentar
Berikan komentar anda