NEWS
Trending

Perlu Pengawasan Produk Impor Bidang Kelistrikan

Perlu Pengawasan Produk Impor Bidang Kelistrikan
Listrik Indonesia | Pemerintah selama ini telah mempermudah terhadap aktivitas barang impor yang bergerak didalam negeri dibidang ketenagalistrikan, akan tetapi hal ini seharusnya tetap ada bidang pengawasan yang melakukan pengawasn terhadapnya, terlebih lagi tanpa adanya label SNI (Standar Nasional Indonesia), agar volume barang impor bisa dikecilkan dan volume lokal lebih dibesarkan.

Ketua Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Karnadi Kustiono mengatakan, banyaknya produk ketenagalistrikan asing yang masuk ke dalam negeri tanpa berlabelkan SNI membuat industri nasional "sesak nafas". Bagaimana tidak, secara harga produk kelistrikan impor sangat jauh ketimbang nasional.

Dalam mendatangkan produk asing untuk ketenagalistrikan seharusnya dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, agar dapat lebih menyaring barang yang datang.

"Pengawasan sangat penting, karena listrik adalah keselamatan dan mutu harus menjadi nomor satu. Jangan sampai mempermudah barang impor, tetapi malah membahayakan masyarakatnya sendiri," jelas Karnadi kepada listrikindonesai.com di Jakarta, (29/01/1018).

Ia mengatakan, seharusnya investor itu bukan berdagang di Indonesia, melainkan membuat industri di dalam negeri dengah menggandeng industri lokal. "Jadi, kalau industri dalam negeri berkembang menguntungkan dua pihak bukan sepihak," tambahnya.

Sudah saatnya sekarang, pemeeintah harus lebih silektif lagi dalam menerima barang impor yang masuk ke dalam negeri. Pasalnya, dalam mendatangkan barang impor dibutuhkan laboratorium, jasa pengujian, untuk dilakukan pengujian terhadap ketahanan produk impor.

"Pemerintah harus membangun lebih banyak lagi labolatorium pengujian dalam negeri yang diakui dunia internasional, sehingga dapat memperkuat pengawasan di dalam negeri," imbuhnya.

Disini kategorinya yaitu SNI, selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah hanya SNI wajib saja. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan diluar SNI wajib lebih dominan beredar di Indonesia.

"Selain dilakukan pengawasan barang yang beredar, harus dibuat regulasi mengenai penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar SNI. Jika melanggar diberikan sanksi tegas," tegasnya.

"Jangan hanya yang penjual saja yang diberikan sanksi tegas, tetapi pengguna juga harus mendapatkan sanksi tegas, sebab kalau tidak, hal ini pastinya akan menimbulkan kecemburuan dan tidak seimbang," sambung Karnadi.

Dikatakan olehnya, peralatan listrik untuk manfaat sistem kelistrikan itu misalnya mengenai tusuk kontak, sakelar, MCB, itu semua diperlukan adanya pengawasan dari instansi yang berkaitan dengan Pemerintah (seperti Kepolisian) dalam meningkatkan SNI produk ketenagalistrikan.

Seharusnya produk ketenagalistrikan itu seperti sakelar, tusuk kontak itu dianggap semuanya harus ada SNI, tetapi SNI-nya tidak mengatur demikian, yang belum ada SNI-nya harusnya ditingkatkan faktor pengawasan standarnya wajibnya.

Jadi jangan mengacu pada standar internasional jika belum ada SNI resmi, selain itu juga, malah dikenakan hukum SNI wajib. (RG)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button