Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

PKS Sebut PLTN Bakal Dikelola BUMN Khusus

PKS Sebut PLTN Bakal Dikelola BUMN Khusus
Operasi dan dekomisioning PLTN akan dikelola oleh BUMN khusus

Listrik Indonesia | Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan rancangan undang-undang (RUU) energi baru terbarukan (EBT masih dalam tahap pembahasan. Sehingga, katanya, butuh banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat.

"Ada beberapa hal yang saat ini memang menjadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya Pasal 7 ayat 3 tentang Operasi dan dekomisioning PLTN oleh BUMN khusus. Sejatinya ini pasal yang masih terus berubah," ujar Mulyanto yang juga anggota fraksi PKS DPR RI ini, Rabu (21/10).

Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Banten ini, pada UU ketenaganukliran Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

"Namun, dalam draft RUU EBT pembahasan mengenai BUMN khusus untuk menggantikan SKK Migas didrop dari Daftar Inventaris Masalah (DIM)," katanya.

Sementara itu, untuk pengusahaan bahan nuklir diputuskan diserahkan hanya kepada BUMN (Badan Usaha Miik Negara).

“Untuk kasus pemabangunan, operasi dan dekomisioning PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) ini masih harus kita dalami kalau kelak akan dibatasi pada BUMN saja. Agar antara aspek nuclear security dan pengusahaan komersial perlu dirumuskan secara optimal,” jelasnya.

Selan itu, hal lain yang menjadi sorotan dari ihak lain dalam RUU EBT ini adalah terkalit dengan UU Ketenaganukliran Pasal 13 ayat 5. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pembangunan reaktor nuklir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pihaknya juga berharap agar kata ‘Konsultasi’ diubah menjadi kata ‘Persetujuan’. Hal itu mengingat pembangunan PLTN ini sangat strategis bagi bangsa Indonesia, sehingga masih harus dibahas lebih lanjut.

“Saya sendiri setuju dengan penggunaan kata persetujuan, karena ini lebih kuat ketimbang kata konsultasi,” lanjut Mulyanto.

Sebelumnya, dirinya mengusulkan agar Pemerintah membentuk badan pengelola EBT. Dimana tugas pokok dan fungsinya menjadi jembatan antara regulator dengan pelaku (doers) sekaligus pelaksana dalam pemberian insentif dan disinsentif pada para pelaku usaha EBT. (pin)

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button