Renewable Energy ENERGY PRIMER
Trending

PLTN & PLTT: Begini Sikap ESDM Soal Nuklir & Thorium

PLTN & PLTT: Begini Sikap ESDM Soal Nuklir & Thorium
Thorium (ilustrasi).

LISTRIK INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengacu pada UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran dan UU No. 30/2009 tentang Ketenaganukliran dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atau pembangkit listrik tenaga thorium (PLTT).

 

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menjelaskan bahwa dalam pengembangan nuklir dan thorium, Kementerian ESDM mengacu kepada kedua beleid itu. Kedua regulasi itu sudah memberikan detail pengembangan nuklir yang harus memenuhi berbagai persyaratan.

 

“Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak [pengembangan nuklir/thorium], tetapi ada proses dan tahapan serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi,” katanya, Jumat (26/2/2021).

 

Dia memamaparkan bahwa di sisi upstream mulai dari teknologi untuk reaktor mengacu pada UU Ketenaganukliran yang terdapat beberapa persyaratan. Di sisi downstream ketika sudah menjadi listrik, katanya, mulai masuk ke ranah Kementerian ESDM, yaitu mengacu pada UU Ketenagalistrikan yang harus dipenuhi. “Idealnya kalau semua persyaratan terpenuhi, silakan saja [mengembangkan nuklir/thorium].”

 

Saat ini, Komisi VII DPR juga sedang membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan yang memasukkan nuklir dan thorium.

 

Selama ini, nuklir menjadi pilihan terakhir. Namun, bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Investor yang akan mengembangkan nuklir perlu melakukan berbagai tahapan, seperti studi kelayakan, survei public acceptance, dan membuat prototipe untuk memastikan tingkat keamanan dan keselamatan.

 

Pengembangan nuklir dan thorium juga sudah masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

 

Chrisnawan mengakui bahwa pengembangan nuklir/thorium berbeda dengan pembangkit listrik non-nuklir lainnya. Misalnya, perlu ada persetujuan dari Legislatif.

 

Menurutnya, target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025 juga memasukkan energi baru, tidak hanya energi terbarukan. Energi baru itu salah satunya nuklir/thorium yang diklaim lebih bersih dan efisien serta stabil sehingga ideal menjadi pembangkit utama (base load) seperti halnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, PLTU berbahan bakar batu bara dinilai tidak ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon.

 

Sementara itu, pembangkit listrik dari energi terbarukan (seperti surya, air, angin) memiliki sifat intermittency (tidak stabil) sehingga tidak bisa digunakan sebagai pembangkit base load, tetapi lebih cocok sebagai pendukung (peaker).


Dominasi Fosil

Chrisnawan menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, yaitu mencapai 89% yang terdiri atas minyak, gas bumi, dan batu bara. Sementara itu, bauran energi bersih baru mencapai 11% mencakup pembangkit EBT (air, panas bumi, surya, angin, biomassa, dll) dan biofuel dari minyak kelapa sawit (B30).

 

Selain masih dominan energi fosil, Indonesia masih cukup besar ketergantungan terhadap impor energi fosil, yaitu minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG.

 

Menurutnya, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga perlu ditopang dengan ketahanan energi dan keterjangkauan harga energi. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga concern dalam penyediaan energi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.

 

“Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong EBT dan energi yang efisiensi. Dengan potensi energi terbarukan mencapai 400 GW di seluruh Indonesia, ini sebuah peluang besar. Peluang masih sangat terbuka sehingga perlu dimanfaatkan. Kami mendorong pemanfaatan new renewable energy untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi emisi.”


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button