Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Politisi PKS Minta Pemerintah Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah

Politisi PKS Minta Pemerintah Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah
Ilustrasi

Listrik Indonesia | Anggota Komisi VII dari fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah konsisten menjalankan ketentuan larangan ekspor bijih nikel yang telah berjalan dan dipatuhi pengusaha tambang.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR, mengungkapkan pengawasan terhadap kebijakan yang sudah ada harus ditingkatkan.
Untuk itu beragam ketentuan pendukung agar kebijakan larangan ekspor itu dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan juga harus bisa diterapkan.

“Saya berharap pemerintah sudah mengkordinasikan semua lembaga terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah. Jangan sampai kebijakan ini hanya baik di atas kertas tapi berantakan di tataran pelaksanaan. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat aspek pengawasan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya.

Mulyanto menilai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini patut diawasi agar tidak ada pihak yang mencoba melakukan pelanggaran.

Lanjut, kata Mulyanto, pemerintah harus berani membuat terobosan untuk mengatasi defisit keuangan negara yang semakin besar. Salah satunya dengan meningkatkan nilai jual komoditas migas dan minerba yang akan di ekspor. Jika pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan ini masalah defisit keuangan dinilai bisa diatasi.

“Pemerintah jangan terlalu mengandalkan utang untuk mengatasi keuangan negara. Biar bagaimanapun utang itu harus dibayar berikut bunganya. Jika pemerintah bertahan dengan cara seperti ini tentu akan membahayakan eksistensi negara di masa datang. Indonesia akan dianggap lemah oleh para pemberi utang,” kata Mulyanto.

Karena itu Mulyanto minta pemerintah jangan kalah dengan kepentingan pengusaha asing dalam menetapkan kebijakan ekspor bahan tambang. Sudah selayaknya Pemerintah membangun posisi tawar yang setara dalam hal kerjasama pemanfaatan sumber daya alam. (Cr)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button