Fossil Fuel ENERGY PRIMER Power Plant MEGA PROJECT NEWS
Trending

Program Konversi PLTD di Sumsel, DPD Melapor ke Jokowi

Program Konversi PLTD di Sumsel, DPD Melapor ke Jokowi
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menilai keputusan PLN untuk membangun PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan dengan memanfaatkan energi murah yang tersedia di wilayah itu sudah sangat tepat. (foto: net)

Listrik Indonesia | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan keluhan terhentinya program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke jenis pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Sumatera Selatan.

Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin mempertanyakan kebijakan PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang menghentikan proyek konversi pembangkit listrik berbahan bakar solar ke pembangkit berbahan bakar batubara. Padahal, seluruh studi dan kesiapan konversi tersebut telah direkomendasi untuk dijalankan.

Pembicaraan tersebut menjadi salah satu topik dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (6/10).

Rapat konsultasi yang berlangsung selama 1 jam itu dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin.

Sultan menilai keputusan PLN untuk membangun PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan dengan memanfaatkan energi murah yang tersedia di wilayah itu sudah sangat tepat.

Menurutnya, PLTD memiliki biaya pokok penyediaan (BPP) listrik lebih mahal sehingga konversi ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat berdampak pada penghematan signifikan biaya produksi listrik PLN. Bahkan, PLN juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi Sumatera 275 kilovolt (kV) termasuk gardu induk 275 kV.

“Tapi dari temuan kami, proses ini sekarang terhenti dan tidak dilanjutkan oleh PLN. Untuk itu kami mohon Bapak Presiden untuk dapat memberi perhatian terhadap hal tersebut,” urai Senator asal Bengkulu ini.

Sultan juga menyampaikan masih adanya kebijakan daerah yang diskriminatif dan merugikan pelaku usaha. Dari beberapa temuan, katanya, masih ada hambatan ekonomi dan dunia usaha yang terjadi akibat Perda, Peraturan Gubernur dan beberapa diskresi yang dikeluarkan melalui keputusan dinas di daerah.

“Hal seperti ini, terutama yang merugikan pelaku usaha, tentu bertentangan dengan semangat Presiden dalam menerbitkan Inpres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha. Karena itu kami minta Bapak Presiden memberi atensi khusus, terutama kepada Mendagri untuk memperhatikan hal tersebut,” tuturnya.

Dalam pertemuan konsultasi yang berlangsung satu jam itu, Presiden Jokowi mendukung semua materi konsultasi yang disampaikan pimpinan DPD RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi daerah. (zc)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button