Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

PROYEK PANAS BUMI TAK SEKADAR DE-RISKING

PROYEK PANAS BUMI TAK SEKADAR DE-RISKING
Ilustrasi
Listrik Indonesia | Upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khususnya panas bumi melalui regulasi yang dibuatnya, tampaknya masih menjadi perbincangan serius oleh para pengembang. Misalnya, risiko eksplorasi (de-risking) yang ditanggung pemerintah, dinilai mampu menarik investor. Namun, hal itu dirasa belum cukup, masih banyak persoalan lain yang perlu dikaji secara detil.
 

Para pengembang energi panas bumi dan EBT lainnya sedang menanti diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) EBT dan aturan turunannya, di mana hal itu menentukan nasib pengembangan pemanfaatan EBT. Apakah nantinya peraturan tersebut mampu mendongkrak sektor EBT atau malah sebaliknya.
 

Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengatakan, dalam proses harmonisasi Perpres EBT yang awalnya melibatkan asosiasi sudah rampung. Seharusnya, setelah nanti diterbitkan diharapkan sudah mengakomodir suara dari para developer/pengembang panas bumi. Apabila terjadi perubahan dalam Perpres EBT semestinya hanya bagian terminologi saja, bukan terkait konten beleid tersebut.


Asosiasi sendiri saat ini sedang mencoba mempelajari draf Rancangan Perpres EBT secara lebih rinci. Menurutnya, tidak banyak perubahan yang signifikan dari poin-poin draft rancangan Perpres tersebut, seperti dukungan kegiatan eksplorasi panas bumi dan pemberian insentif. Di sisi ini, ia menilai pemerintah tetap mendukung skema ekplorasi untuk menurunkan risiko eksplorasi.

“Memang penanggulangan risiko eksplorasi itu membantu developer untuk mengembangkan energi panas bumi. Tapi apakah itu sudah cukup untuk menarik minat investor, mengingat harga jual tenaga listrik PLTP yang ditawarkan didalam draft Perpres ini tidak sesuai dengan proposal yang ditawarkan oleh API disaat diskusi awal dinilai sangat rendah dan dikhawatirkan tidak membuat investor tertarik untuk berinvestasi. API menginginkan harga jual listrik yang berkeadilan, yaitu sesuai dengan keekonomian proyek serta harganya bisa terjangkau oleh PLN. Disinilah peran pemerintah diperlukan mengingat kepentingan Pemerintah sangat besar untuk menjamin pasokan energi sebagai bagian dari program ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan  serta menjawab tantangan penurunan emisi CO2 seperti yang sudah disepakati didalam ‘Paris Agreement”, ujar Prjandaru.

Dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan draf Rancangan Perpres EBT diantaranya adalah penugasan penambahan data dan informasi panas bumi, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, penanggulangan risiko eksplorasi (derisking), fasilitas pembiayaan khusus, dan penanggungan sebagian data dan informasi.
 

Kemudian pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk semua kapasitas pembangkit dilakukan berdasarkan harga patokan tertinggi (HPT). Menurut Pemerintah, HPT digunakan lantaran adanya variasi harga lapangan panas bumi di Indonesia yang dinilai tidak akan cocok jika menggunakan skema feed in tariff (FiT).

 

API sudah mengusulkan skema FiT diatur berdasarkan besaran kapasitas produksi listrik panas bumi yang diakomodir didalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang sudah tersedia pada saat lelang dilakukan.Dengan begitu, pengembang bisa mengetahui juga tarif yang akan didapat jika hasil eksplorasi tidak sesuai target. Pengembang pun sudah bisa memperhitungkan keekonomian proyek sejak sebelum mengeluarkan investasi.

 

“Dari draf terakhir Perpres tidak diimbangi dengan insentif harga. Jika harga jual listrik PLTP  tersebut tidak diberikan incentives tambahan untuk mendongkrak keekonomian proyek, maka akan sulit untuk mebuat para investor atau pengembang panas bumi tertarik,”tuturnya. Selain itu, kepastian bahwa insentif yang diberikan harus berupa kepastian didepan. Sehingga pengembang dapat menghitung keekonomiannya dengan pasti saat memasukan komitmen didalam paket lelang.

 

Prjandaru pun mengutarakan alasan mengapa industri panas bumi perlu banyak diberikan insentif salah satunya ialah sifat kerja yang sama dengan industri oil & gas yaitu mengambil risiko diawal dengan melakukan pemboran. Namun yang menjadi pembeda ialah soal penjualan hasilnya oil & gas ditampung oleh multibuyer dengan harga ditentukan oleh pasar, sedangkan panas bumi hanya singlebuyer yaitu PT PLN sebagai operator kelistrikan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah tidak berdasarkan keekonomiannya.
 

Pengembangan panas bumi tergantung pada tarif pembelian listrik dan kepastian regulasi. Apalagi, ada risiko dan biaya besar yang harus ditanggung oleh pengembang, bukan hanya saat dilakukan kegiatan eksplorasi, tapi juga saat masa eksploitasi dan pemanfaatan mengingat masih adanya kegiatan pemboran dan konstruksi pembangkit ” pungkasnya. (Cr)

 

 

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button