NEWS
Trending

Regulasi TKDN Harus Ada Harmonisasi

Regulasi TKDN Harus Ada Harmonisasi
Listrik Indonesia | Regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga kini masih menjadi perdebatan. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan TKDN khususnya dalam pembangunan pembangkit listrik.

Pemerintah melalui PT PLN (Persero), membuat peta jalur (road map) TKDN proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yang dipaparkan pada forum workshop roadmap TKDN, pada Rabu (21/2) di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta. Adapun sasaran dibuatnya peta jalur TKDN ialah untuk peningkatan daya saing industri dalam negeri, penguasaan teknologi, penciptaan kesempatan kerja dan program invrstasi ketenagalistrikan yang dapat memberdayakan industry lokal.

Dalam pemaparan Tri Pratono dari PT Sucofindo (Persero), tujuannya ialah mengetahui  kapasitas dan kapabilitas produk dalam negeri pada komponen utama ketenagalistrikan, pencapaian TKDN dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

“Perlu juga membuat usulan terkait kebijakan ke Kementerian Perindustrian yang dapat mendukung capaian TKDN, setidaknya regulasi yang dibuat dapat menguntungkan produsen dalam negeri dalam memenuhi TKDN di infrastruktur pembangkit listrik,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik selain support building dari dalam negeri, perlu juga desain pengembangan dari enjiner lokal. Jadi, hal ini membuktikan bahwa negara ini mampu bersaing dengan asing, karena selama ini sampai tahap desain terkadang menggunakan desain yang dibuat oleh asing.

“Membuat desain institut saya rasa juga perlu, dan yang terpenting ialah untuk saling bersinergi mencapai TKDN harus ada harmonisasi dalam hal ini Pemerintah, perusahaan pembangkit, produsen, logistik dan pendidikan,” tuturnya.

Ari Rahmadi, perwakilan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), menyampaikan dalam mengawasi TKDN dibentuk tim khusus TKDN sesuai Kep Menko Kemaritiman No.4/2015. Tugas tim meliputi, memetakan kemampuan industri lokal dalam penggunaan TKDN pada program 35.000 MW, merekomendasikan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal kepada Kementerian terkait. Dibuat pula pembentukan standard an spesifikasi, dan dibuat lisensi teknologi, serta merekomendasi dukungan kebijakan dari Kementerian terhadap kebijakan yang dibuat PLN dalam menggunakan produk lokal, mementau jalannya pembangunan pencapaian 35.000 MW dari hulu hingga hilir.

“Selain kebijakan yang masih diperdebatkan, biaya fiskal juga jadi polemik. Oleh karena itu, adanya rekomendasi kebijakan diharapkan dapat menguntungkan pemain lokal dan kita bisa bersaing dengan yang lainnya,” ujar Ari. (GC)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button