NEWS
Trending

Serapan Rendah, Pakar: Dorong Infrastruktur Penyaluran Gas

Serapan Rendah, Pakar: Dorong Infrastruktur Penyaluran Gas
Listrik Indonesia | Pasokan gas bumi untuk dalam negeri (domestik) tercatat mencapai 57 persen setara 4,016 miliar british thermal unit per hari (bbtud). Meski porsi domestik kian besar, namun kondisi ini membuat penyerapan bahan bakar menjadi tidak optimal.

Menurut data SKK Migas, di 2015 untuk sektor listrik dari alokasi gas sebesar 1.273,23 bbtud, hanya dipakai 939.11 bbtud. Industri dengan alokasi 1.560,91 bbtud hanya dipakai 1.263,17 bbtud. Sementara pupuk yang diberikan jatah 796,96 bbtud hanya dimanfaatkan sebanyak 737,46 bbtud. Alokasi untuk PT PLN (Persero) sebanyak 14 kargo hanya terserap 11 kargo.

Pakar kebijakan energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengatakan, minimnya infrastruktur penyaluran distribusi gas, disebabkan oleh rendahnya serapan pasokan gas dalam negeri.

“Solusinya pemerintah harus terus mendorong infrastruktur penyaluran gas,” tegas Iwa melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (29/7).

Ekspor gas alam cair (LNG) yang masih tinggi yakni mencapai 1,989 BBTUD (29,10 persen), sementara serapan LNG domestik hanya 403,79 BBTUD (5,91 persen), menurut Iwa disebabkan beberapa faktor bisa karena ada kontrak jangka panjang, juga disebabkan tidak meratanya fasilitas infrastruktur penerimaan LNG. Contoh, LNG yang tersedia di Tangguh, belum bisa dikirim ke Papua atau Merauke karena infrastruktur tidak mendukung.

“Rendahnya penyerapan juga bisa dilihat apakah ada masalah dari sisi perhitungan supply dan demand,” katanya.

Iwa mengingatkan, sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata, maka harus dibuat dipersiapkan beragam transportasi penyaluran gas, tidak hanya mengandalkan pipa supaya gas yang ada di wilayah timur bisa tersalurkan merata.

“Jangan lagi, kebijakan terus berfokus pada minyak alias bahan bakar minyak,” terang Iwa.
Menurut Iwa, potensi besar LNG alias gas alam, harus terus didorong oleh pemerintah dan tidak semata-mata untuk kepentingan pendapatan negara saja dengan mengekspor.

“Paradigmanya harus diubah, yakni dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Harus berpikir, energi bukan semata komoditas tapi dari penguatan ekonomi, infrastruktur,” paparnya.

Sementara itu, Fahmi Radhi, ekonom dan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM mengemukakan hal senada, keterbatasan jaringan pipa gas jadi faktor kunci rendahnya penyerapan di dalam negeri. Masalah kian pelik dibarengi dengan maraknya prakter trader gas, mereka yang tidak punya pipa tapi mendapat alokasi gas karena kedekatan politik.

Untuk mendukung penyerapan gas dalam negeri, juga jangan bergantung ke jaringan pipa, karena proses pembangunan akan makan waktu lama.

“Untuk itu, model pembangunan mini terminal LNG Benoa, juga bisa digunakan diaplikasikan agar potensi besar LNG di dalam negeri bisa disalurkan ke berbagai daerah apalagi pemerintah sedang mendukung tol laut dan sektor maritim,” ucap Fahmi.

Fahmi meminta persoalan infrastruktur gas, mulai dari LNG Terminal/LNG Vessel dan Pipanisasi LNG oleh PGN dan Pertamina dituntaskan agar masalah tidak terulang. Karena Indonesia kepulauan dan sumber LNG di laut maka dibutuhkan terminal LNG baik kebutuhan besar maupun kecil. Jika, tidak ada infrastruktur di midstream maka terjadi pemindahan pengunaan PLTG dari gas ke diesel jumlahnya sekitar 10.000 MW.

“Kenapa model mini terminal LNG sangat dibutuhkan, karena cocok sesuai karakter negara kepulauan, menghemat anggaran negara, dan pengerjaan cepat. Ini bisa jadi salah satu solusi, jika dibangun di berbagai daerah tentu manfaatnya besar, lebih luas,” pungkas Fahmi. (RG)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button