NEWS
Trending

Setiap Pemadaman, Lembaga Ini Dorong PLN Beri Ganti Rugi

Setiap Pemadaman, Lembaga Ini Dorong PLN Beri Ganti Rugi
komisioner BPKN Firman T Endipradja. (foto: net)
Listrik Indonesia | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk memberikan ganti rugi atas adanya pemadaman listrik. Hal ini diutarakan untuk menyikapi peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) tahun 2020.

"Selama ini kebijakan perlistrikan dirasakan kurang fair, seperti terkait pemadaman listrik, seharusnya Kementerian ESDM meningkatkan jumlah dan presentase kompensasi kepada konsumen," ujar komisioner BPKN Firman T Endipradja, di Jakarta, Selasa (27/10).

Selain itu, katanya, saat ini mayoritas konsumen PLN sudah dikenakan tarif keekonomiannya, namun pelayanan masih banyak dikeluhkan.

"Ketidakadilan lainnya adalah tidak ada loket khusus yang gratis, tapi hanya ada pembayaran secara online berbayar (Payment Point Online Bank/PPOB) yang diluncurkan Menteri ESDM pada peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) 27 Oktober 2000," ucapnya.

Selain itu tidak adanya keleluasaan masayarakat sebagai konsumen, mengenai hak memilih meteran konvensional atau digital. Tak hanya itu, lanjut Firman, cara penagihan tunggakan listrik yang melibatkan aparat kejaksaan dan ketika konsumen telat membayar iuran listrik bulanan. Tidak ada kompromi listrik akan diputus, merupakan bentuk ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

"Sehari menjelang peringatan HLN, PLN Jawa Barat menginformasikan jadwal pemadaman listrik. Informasi pemadaman listrik tersebut dibagikan langsung PLN Jawa Barat melalui Insta Story di Instagram resmi PLN Jawa Barat, Senin (26/10/2020)," kata Firman.

Menurut keterangan PLN, jadwal pemadaman listrik ini dalam rangka pemeliharaan listrik, menjaga dan meningkatkan pasokan listrik. Materi tertulisnya adalah "Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf terkait pemadaman listrik tersebut".

Dalam kondisi pandemi seperti ini, Firman beranggapan permohonan maaf saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pelayanan ini. Karena terdapat konsekuensi hukum sebagai tanggung jawab atau pun kewajiban PLN dan hak konsumen yang tidak dapat dilepaskan oleh PLN. (pin)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button