NEWS
Trending

Soal Harga Listrik dari Energi Terbarukan, Ini Kata Pengamat

Soal Harga Listrik dari Energi Terbarukan, Ini Kata Pengamat
Listrik Indonesia | Harga listrik dari energi terbarukan di Indonesia saat ini dinilai cukup tinggi. Pasalnya saat ini harga listrik dari energi terbarukan lebih mahal dari energi fosil yakni sekitar 25 sen dollar atau serata dengan 3 ribu rupiah.
 
Menurut Pengamat Energi dan Kelistrikan, Herman Darnel Ibrahim, harga tersebut tidak cocok masuk akal di Negara ini (Indonesia). Sebab potensi energi terbarukan di Indonesia sangat melimpah disbanding dengan Negara lain. Mengapa harganya nya bisa mahal?
 
“Padahal Pemerintah dalam Konservasi Energi Nasional (KEN) telah menetapkan bauran dari energi terbarukan sebesar 23% sampai 2025. Hal tersebut tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia,” kata Herman Darnel saat berkunjung ke redaksi listrikindonesia.com jalan kemanggisan ilir Jakarta, seperti yang diberitakan, Sabtu (21/01).
 
Ia menambahakan, jika dilihat dari potensi yang ada, Indonesia pada 2025 akan membutuhkan tambahan daya sekitar 120 Gigawatt (GW).  Jika proyek 35 Gw akan selesai tepat pada waktunya yakni pada 2019, pemerintah akan menargetkan pennambahan daya sekitar 85 GW di 2020. Namun, jika proyek tersebut tertunda atau mundur dari target pemeritah, ia mengestimasikan pada 2025 rasio elektrifikasi di Indonesia mungkin bisa tercapai 100 GW dari posisi saat ini yakni 55 GW.
 
“Pemerintah harus memperbesar pertumbuhan dari energi terbarukan, sementara pertumbuhan energi non terbarukan (fosil) harus lebih kecil dari energi terbarukan,” tambahnya.
 
Ia mengatakan, sebenarnya saat ini posisi terbesar listrik yang menggunakan energi terbarukan yakni pada penggunakan pembangkit listrik hydro, geothermal dan lain-lain sekitar 15-17%. Menurutnya kalau untu sampai 25%, artinya pertumbuhan kapasitas energi bterbarukan harus lebih besar dari pertumbuhan energi non terbarukan (fosil).
 
“Supaya ini bisa dicapai, yang harus dilakukan pemerintah yaitu pertama memiliki inventarisasi tentang sumber-sumber yang pasti, dan disertai data keekonomiannya melaui survei pra FS, sehingga pemerintah tahu mana saja yang berpotensi menghasilkan energi terbarukan,” paparnya.
 
Kedua yang harus dilakukan pemerintah yakni, menetapkan secara rinci masing-masing berapa targetnya setelah mempunyai inventarisasi. Menurutnya, pemerintah secara rinci telah menetapkan berapa masing-masing targetnya setelah mempunyai inveritasi dari target tersebut.
 
“Kriteria layak untuk di eksploitasi yakni adanya demand (permintaan), adanya kebutuhan listrik, dan jarak sumber listrik ke jaringan yang ada itu ekonomis. Misalnya sumbernya berada di Papua, sementara bebannya berada di Jawa, hal itu sudah tidak mungkin untuk di jalankan, yang ada hanya menimbulkan cost. Tetapi misalnya sumber listriknya berada di Papua, namun jaraknya ke lokasi untuk pemanfaatan sekitar 50 kilometer (km) itu masih oke, dan bisa dimanfaatkan. Karena itulah studi pra FS sebenarnya kunci dalam inventarisasinya,” imbuhnya.
 
Lebih jauh ia mengungkapkan, setelah adanya studi dari pemerintah dan memasukkannya dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang sudah dirincikan dalam jenis-jenis energi. Dimana letaknya dan berapa yang bisa disasar?

“Rencana umum tersebut nantinya akan menjadi acuan rencana umum dalam kelistrikan nasional dan RUPTL PT PLN (Persero). Jadi, jika rencana umum nasionalnya ini sudah ada tapi rinci. Data awal adalah kucinya dan dapat dikatakan itu sudah dapat terpetakan,” bebernya.
 
Ketiga, menyediakan subsidi bila harganya listrik energi terbarukan itu lebih, ataupun insentifnya lebih. Salah satu insentif yang bisa disediakan pemerintah, menurutnya yaitu, pemerintah dapat menyediakan grand untuk melakukan survey dan studi. “Kalau orang asing saja bisa memberikan grand, masa pemerintah tidak bisa memberikan grand kepada pengusaha lokal. Atau bisa dikatakan hibah. Hibah tapi dapat kendalikan,” katanya.
 
“Buat studi dulu, terus periksa tuh studinya, dan kalau layak diganti biayanya, misalnya seperti itu,” tambahnya.
 
Menurutnya jika hal tersebut bisa dipecahkan dengan adanya hibah. Kenapa ada hibah? “Karena kalau tidak ada, para pengusaha belum tentu dapat kontrak, dan dia (pengusaha swasta) atau pengusaha kecil, kan kasihan kalau harus investasi untuk melakukan studi atau survey tetapi belum tentu dapat kontrak. Sehingga menurutnya pola hibah itu perlu diterapkan,” bebrnya. Dengan diterapkannya pola hibah tersebut, diharapkan akan semakin banyak proyek yang siap dikembangkan dan setelah itu bisa mengisi rencana tersebut. Salah satu bentuk subsidinya yaitu hibah. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button