NEWS
Trending

Tarif Listrik Naik, Alokasi Subsidi Dianggap Salah Sasaran

Tarif Listrik Naik, Alokasi Subsidi Dianggap Salah Sasaran
Listrik Indonesia | Rencana penyesuaian tarif listrik 900 VA untuk rumah tangga mampu (RTM) telah disepakati sejak September lalu antara pemerintah dan DPR.  Namun, kesepakatan ini dipertanyakan lagi oleh DPR periode baru. Ini terjadi lantaran Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan skema automatic tariff adjustmen dinilai tidak tepat.

“Penentuan tarif listrik pada 2020 dengan menggunakan skema automatic tariff adjustment harusnya mengalami penurunan. Bukan malah naik,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang Mulyanto di Fokus Group Discussion (FGD) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (10/12). 

Menurutnya ada berbagai  faktor yang mempengaruhi naiknya automatic tariff adjustmen menjadi tidak terpenuhi. Sehingga rencana pemerintah untuk menaikan TDL, perlu ditinjau kembali. 

“Pemerintah harus meninjau ulang, karena syarat TDL naik tidak terpenuhi. Dari empat faktor penentu tarif adjustment, terlihat ICP dan kurs rupiah cenderung naik dari sebelumnya sedangkan harga batu bara menunjukkan hal sebaliknya. Sementara inflasi relatif stagnan,” urainya.

Selain itu, Mulyanto yang juga komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki database masyarakat miskin dan tidak mampu agar mendapatkan haknya terhadap akses energi.

“Belum tentu pelanggan listrik 900 VA yang termasuk kategori rumah tangga mampu (RTM) ini benar-benar tidak layak mendapatkan subsidi, karena di lapangan banyak ditemui mereka yang termasuk RTM juga masyarakat yang benar-benar miskin,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI FPKS Saadiah Uluputty memaparkan data yang digunakan sebagai dasar pemberian subsidi listrik dinilai  data pemutakhiran yang masih rendah.

“Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), ahasil pemutakhiran oleh BPS dengan survey tahun 2015 dan berdasarkan aplikasi SIKS-NG. sayangnya, secara umum basis data terpadu tersebut masih dangat rendah. Data tersebut tidak update lantaran hanya 12,6 persen data yang terupdate berupa 32,4 persen provinsi dan 13,8 persen kota / kabupaten yang update,” papar Saadiah.

Sementara itu, Ketua YLKI (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi mengatakan pemerintah masih pukul rata dalam pemberian subsidi. “Seharusnya dikendalikan, sehingga tidak rakus penggunaannya. Sesungguhnya dengan formulasi yang ada, listrik bahkan bisa digratiskan untuk rumah tangga miskin, asal tidak lebih dari 30 KWH, di atas 30 KWH, silakan membayar berdasarkan nilai ekonominya. Kita harus mengedukasi pengguna dengan membayar sesuai konsumsinya,” ujarnya. 

Di sisi lain, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, mengatakan sulit bila tarif listrik tidak naik di tahun 2020 nanti. 

"Terdapat permasalahan-permasalahan yang mendorong kenaikan tarif. Pertama, tidak tercapainya target Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW dan masih ada carry over proyek 7.000 MW dari pemerintah sebelumnya. Kedua, kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) belum optimal. Dan, permasalahan pada pencatatn pos-pos LRA / neraca," Jelas Agung. 

Agung menambahkan, permasalahan lain juga terlihat pada pengelolaan subsidi. “Berdasarkan pantauan BPK, permasalahan muncul karena adanya permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, maupun aspek 3E. 

"Selain itu, terdapat pemborosan pada PT PLN sebesar Rp275,19 miliar. Juga, PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN) menanggung dampak  ToP sebesar Rp36,97 miliar atas jasa sewa compressed natural gas (CNG) pada Pembangkit Listrik Tambak Lorok." lanjut Agung. 

Executive Vice President Tarif dan Pelayanan Publik PT PLN Tohari Hadiat juga menambahkan, tarif listrik sesungguhnya tidak naik sejak tahun 2015. “Bahkan sempat menurun di awal-awal. Tapi kita termasuk yang paling kecil dibandingkan negara-negara sekitar,” katanya.

Selain itu FGD tersebut dilakukan dengan harapan ada argumen yang rasional terkait rencana pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik dalam skema automatic dalam tarif adjustment-nya, di mana tahun ini pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 19 / 2019 yang isinya pemberlakuan tarif adjusment mulai 1 Januari 2020 dengan menambah 1 faktor baru harga patokan batubara. (MH)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button