NEWS
Trending

Terapkan Permen BBM Satu Harga, Jonan Optimistis 1 Januari

Terapkan Permen BBM Satu Harga, Jonan Optimistis 1 Januari
Listrik Indonesia  | Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berupaya menjalankan program Presiden Joko Widodo untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Sabang sampai Merauke.
 
PT Pertamina (Persero) selaku perseroan yang mengelola BBM menilai baik rencana Presiden Jokowi, sebab selama ini terjadi perbedaan harga yang fantastis antara di Pulau Jawa dengan Papua dan daerah Indonesia timur lainnya.
 
Menurut Menteri ESDM Isganius Jonan, Pertamina tidak akan mengalami kerugian yang besar dengan program BBM satu harga. Pasalnya Pertamina mengeluarkan dana sekitar Rp800 miliar per tahun, untuk menutupi biaya distribusi BBM ke wilayah terluar.
 
“Dengan dana segitu Pertamina tidak akan rugi. Mungkin cost yang keluar untuk meng-cover sekitar Rp800 miliar dalam satu tahun,” kata Jonan di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (17/11).
 
Ia menambahkan, besaran uang yang keluar untuk menutupi biaya distribusi Pertamina sangatlah kecil, yakni sekitar 2%, dibandingkan dengan laba yang diperoleh Pertamina. “Ini kalau size Pertamina tidak signifikan, ini 2% persen sebelum pajak,” tambah Jonan.
 
“BBM satu harga merupakan komitmen besar Bapak Presiden, untuk memberlakukan satu harga di seluruh Indonesia. Peraturan teknis sudah diterbitkan, dan ini berlaku mulai 1 Januari 2017. Dan ini hanya berlaku untuk Solar dan Premium. Jadi di luar itu tetap,” ungkapnya.
 
Mantan Menteri Perhubungan ini telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional untuk menjadi peraturan teknis BBM satu harga
 
Dalam Permen tersebut, Jonan mengatakan, ada empat poin penting dalam menerapkan BBM satu harga, yakni, Pertama, pemerintah menugaskan pelaku niaga yang menjual BBM jenis premium dan solar untuk membangun lembaga penyalur seperti SPBU dan agen BBM di daerah-daerah terpencil.

Kedua, pemerintah juga telah menyiapkan margin bagi penyaluran di tiap daerah berbeda-beda. Margin tersebut akan menyesuaikan dengan karakteristik daerah.

Sementara yang ketiga, badan pengatur juga akan menetapkan kewajiban badan usaha yang menerima penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan jenis BBM tertentu pada lokasi tertentu yang meliputi pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran dan pendistribusian.

“Dan yang terakhir, yaitu badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sesuai penetapan Menteri,” pungkas Jonan. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button