Trending

Tiga Opsi Kurangi Risiko Kelebihan Pasokan Listrik

Tiga Opsi Kurangi Risiko Kelebihan Pasokan Listrik
Herman Darnel Ibrahim
Listrik Indonesia | Pemerintah dan PLN perlu melakukan upaya  untuk mengurangi risiko kenaikan biaya akibat kelebihan pasok [over supply] yang terjadi  karena adanya penurunan konsumsi listrik oleh pelanggan dan juga bakal masuknya beberapa pembangkit baru milikswasta [IPP] dari mega proyek 35000 megawatt. Kenaikan biaya tersebut akan sangat memperberat keuangan PLN dan kurang berkeadilan jika seluruhnya dibebankan kepada konsumen. 

Ketua The International Council on Large Electric Systems (CIGRE) Indonesia Herman Darnel Ibrahim  yang juga mantan Anggota DEN 2009-2014, memberikan pandangan dan analisis mengenai sektor ketenagalistrikan di Tanah Air dalam menghadapi permasalahan risiko kelebihan pasokan listrik akibat perlambatan ekonomi terkait pandemi virus korona (Covid-19) yang sangat boleh jadi masih akan dialami dalam 3 sampai 5 tahun kedepan. Berikut laporan hasil bincang bincang Majalah Listrik Indonesia dengan Direktur Transmisi dan Distribusi PLN 2003-2008  tersebut.

Herman menuturkan bahwa penurunan konsumsi listrik akibat wabah covid 19, terjadi di hampir semua negara di dunia. Menurut studi yang dilakukan CIGRE baru baru ini di negara-negara Uni Eropa terjadi penuruanan konsumsi listrik rata-rata sekitar 15-20%. Di Indonesia yang diproyeksikan tumbuh normal sekitar 8-10%, walau konsumsi listriknya tidak menurun tetapi tumbuhnya sangat kecil, jauh dibawah angka proyeksi tersebut. Sementara beberapa pembangkit listrik IPP bagian proyek 35000 megawatt sesuai jadwal akan  masuk di tahun 2021 ini dan beberapa lagi akan masuk dalam 5 tahun kedepan. Dengan sangat kecilnya pertumbuhan konsumsi atau beban listrik maka PLN akan menghadapi risiko kelebihan kapasitas pasokan.

Secara umum kelebihan kapasitas pembangkit dari jumlah yang diperlukan akan menambah beban biaya tetap [fix cost] penyediaan listrik yang untuk setiap 1000 megawatt nya diperkirakan sekitar IDR 3 sampai 3.5 Trilyun per tahun. Dalam pasar listrik yang menerapkan system kompetisi seperti di sebagian besar negara Eropa, risiko penurunan konsumsi seperti ini [market risk] akan menjadi risiko perusahaan pembangkit yang memasok ke utilitas. Harga akan menjadi lebih murah akibat kelebihan pasok. Di negara yang menggunakan mekanisme pasar pembeli tunggal [regulated] seperti Indonesia risiko penurunan konsumsi menjadi beban utilitas [PLN] dan konsumen.

Jika tidak melakukan upaya apa apa [do nothing] tentunya kenaikan biaya akaibat kelebihan pasok akan dipikul oleh Pemerintah [yang menggagas Proyek 35000 megawatt],  konsumen dan masyarakat dalam bentuk subsidi dan kenaikan tarif listrik. Beban biaya sebuah perusahaan listrik [public utility] akan menjadi beban konsumen dan negara dalam bentuk subsidi. Perlu disadari bahwa sebagai uttilitas public,  untuk kepentingan konsumen dan masyarakat tentu PLN perlu dijaga selalu sehat keuangannya agar pasokan listrik tetap aman dan andal. Jika Pemerintah memberikan subsidi berarti itu juga akan menjadi beban masyarakat karena bersumber dari pajak dan penerimaan negara lainnya. 

Menurut Herman kenaikan biaya akibat kelebihan pasokan listrik tersebut tak sepenuhnya dapat dihindari,  hanya dapat dikurangi dengan melakukan sesuatu [do something]. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantanya adalah; melakukan reschedule jadwal COD [commercial operation date] proyek-proyek yang sedang berjalan melalui perundingan dengan pihak listrik swasta [IPP]; menciptakan pertumbuhan konsumsi dengan memberi insentif investasi yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar; dan mengoptimalkan operasi sistem tenaga listrik.

Melakukan  penjadwalan ulang COD akan mengundurkan kewajiban pembayaran oleh PLN , tapi hal tersebut  tidak sederhana, karena melibatkan pihak investor dan juga lender, namun tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Perubahan jadwal akan mengakibatkan perubahan biaya, dan jika untuk 1000 megawatt biaya itu relatif lebih kecil dari pada  beban biaya kelebihan pasok yang IDR 3-3,5 Trilyun yang harus dibayar jika COD tidak diundurkan, tentunya ini sebuah solusi yang dapat ditempuh. Opsi ini tentu perlu dikaji dan dijajaki oleh PLN Bersama Pemerintah. Jika sekiranya setelah dikaji ternyata biaya perubahan tersebut lebih besar, atau secara hukum “biaya” nya mahal, ya sudah opsi reschedule boleh dikesampingkan. 

Selain reschedule disisi pasokan, upaya kedua,  Pemerintah dapat pula membantu PLN dengan mendorong masuknya investasi yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar. Dalam situasi resesi sekarang ini sepertinya ini hampir tidak mungkin. Tetapi dalam 2-3 tahun kedepan keadaan akan pulih, dan akan ada peluang masuknya investasi. Dari pada memikul beban biaya kelebihan pasok yang IDR 300-350 Milyar per 100 megawat, lebih baik mengeluarkan sesuatu katakanlah sampai IDR 100 milyar, berupa insentif bagi investasi yang bakal mengkonsumsi listrik 100 megawatt. Dan sekalian menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekeonomian. Detilnya tentang opsi ini  tentu perlu kajian dan pembahasan oleh kantor Menko Perekonomian, Kementerian Industri dan BKPM.

Opsi ketiga adalah upaya dari dalam PLN yaitu Optimalisasi Operasi. Optimalisasi operasi dapat dilakukan dengan mempensiunkan [retiring] pembangkit tua yang sudah tidak efisien lagi. Perannya digantikan oleh pembangkit baru yang tentu lebih efisien biaya energi primernya. Kemungkinan ini akan memberikan peluang untuk menghemat biaya produksi. Selain itu juga dapat melakukan Mothballing Unit pembangkit , yaitu tidak menggunakan pembangkit tetapi tetap menjaga kondisinya siap pakai dengan suatu teknik yang berbiaya murah. Mothballing memang suatu keharusan jika dari studi terdapat unit pembangkit yang dalam waktu panjang tak diperlukan beroperasi.

Jika sekiranya dari upaya-upaya tersebut tidak memungkinkan atau tidak memberikan hasil, tentunya kenaikan biaya kelebihan kapasitas akan ditanggung dengan subsidi dan kenaikan tarif listrik. Untuk kondisi PLN yang penjualan listrik pertahunnya sekitar 250 Terawattjam [TWh], biaya kelebihan pasok per 1000 megawatt dapat ditutup dengan  tambahan tarif sekitar IDR 15 per kilowattjam [kWh]. Jika misalnya terjadi kelebihan pasok 5000 megawatt, akan tertutupi dengan kenaikan tarif sebesar IDR 75 per kWh atau sekitar 5%. Kajian yang pernah dilakukan oleh Herman sebelumnya menyimpulkan bahwa kelebihan pasok jauh lebih murah dari pada kekurangan pasok [adanya pemadaman]. Untuk kondisi Indonesia yang kedepan perlu tumbuh dengan besar, kelebihan 5000 megawatt itu dapat dipandang sebagai Kecukupan Cadangan [Kekuatan Cadangan] untuk menghadapi pertumbuhan di masa depan.

Bak pameo tentang “untung” dalam masyarakat Jawa, kita masih “beruntung” mega proyek 35000 megawatt tak jadi selesai tepat waktu. Bayangkan berapa besar kelebihan kapasitas pasokan dan konsekwensi tambahan biaya yang diakibatkannya, jika sekiranya semua proyek tersebut selesai sesuai target jadwal semula yaitu 2019. Akan terjadi kelebihan kapasitas sekitar 25000-30000 megawatt. Pelajaran penting dari permasalahan kelebihan kapasitas ini adalah perlunya melakukan perkiraan beban [energy and demand forecast] secara akurat, di update secara periodik, dan rencana pembangunan dan jadwal penyelesaian pembangkit dibuat berdasarkan forecast tersebut secara bottom-up. 


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button