Business CORPORATION Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

TOTAL Dilaporkan 'Danai' Junta Militer Myanmar

TOTAL Dilaporkan 'Danai' Junta Militer Myanmar
Kantor TOTAL, perusahaan migas yang berpusat di Prancis [Foto: aa.com.tr - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) TOTAL --juga berpusat di Prancis-- membayar junta militer Myanmar atas pendapatannya dari ladang gas di negara yang tengah bergolak.

Mengutip AFP (7/5/2021), Le Monde memberitakan TOTAL telah "mendanai" junta militer Myanmar atas pendapatan yang diperolehnya dari hasil ekploitasi ladang gas di negara yang dilanda gejolak politik itu. Pembayarannya melalui tax haven

Tax haven adalah penerapan pajak sangat rendah hingga tanpa pungutan sama sekali oleh pemerintah.

Setelah Le Monde menerbitkan laporannya, TOTAL menarik iklannya dari koran ini. Padahal, TOTAL telah mengorder pemasangan iklan hingga beberapa pekan ke depan. 

BACA JUGA: Mafia Migas Ganjal Program Listrik Bersih Presiden Biden

AFP yang menanyakan ihwal reportase Le Monde kepada pejabat berwenang TOTAL, tak mempeoleh respons positif. 

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari 2021. Protes masyarakat melalui demonstrasi dihadapi dengan tindakan brutal aparat keamanan atau polisi dan tentara Myanmar.

Le Monde melaporkan berdasar dokumen yang dimilikinya, TOTAL disebutkan mengoperasikan pipa gas dari Myanmar ke Thailand melalui joint venture dengan perusahaan Myanmar; Oil and Gas Enterprise. 

Myanmar Oil and Gas Enterprise merupakan perusahaan minyak dan gas yang dikendalikan militer Myanmar. Skema keuangan tersebut terdaftar di sebuah negara tax haven, Bermuda, dengan nama Perusahaan Transportasi Gas Moattama (MGTC) pada 1994.

Le Monde memberitakan keuntungan dari ladang gas Myanmar tidak masuk ke kas negara Myanmar. Melainkan dinikmati sebuah perusahaan yang sepenuhnya dikendalikan militer. 


Setoran TOTAL Terbesar

Aktivis pro-demokrasi di Myanmar dan di seluruh dunia, mengapresiasi komunitas internasional yang mendorong pemberian sanksi perdagangan kepada junta militer Myanmar. 

BACA JUGA: Terbakarnya Kilang Balongan, Pertamina Harus Waspada Mafia Impor BBM

Di Myanmar, menurut situs web Asianews.id (3/26/2021), hampir seluruh sendi perekonomian di tangan tentara melalui dua konglomerasi besar: Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).

Kedua perusahaan mengelola perdagangan berbagai produk, mulai dari tambang hingga bir, kayu, bank, konstruksi, rokok, asuransi, dan banyak lagi.

Aktivis juga mendesak saatnya menjatuhkan sanksi kepada perusahaan migas asing yang berbisnis dengan junta.

Chevron (Amerika Serikat), TOTAL (Prancis), Posco (Korea Selatan), DAN Petronas (Malaysia) beroperasi di negara ini. Semuanya membayar pendapatan kepada junta lebih 1 miliar dolar setahun, untuk proyek yang berkaitan dengan gas alam.

Menurut Justice for Myanmar, setoran TOTAL menjadi sumber pendapatan terbesar bagi rezim militer.


Berhenti Berproduksi, Pekerja Jadi Sasaran

Atas desakan aktivis pro-demokrasi, menurut laporan Reuters.com (4/4/2021), TOTAL mengatakan tidak akan berhenti berproduksi di ladang gas Yadana, Myanmar, selama operasi tetap aman. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan pekerjanya.

BACA JUGA: Sengkarut Penambangan Liar Migas: Serius Cari Solusi?

Kepala Eksekutif TOTAL Patrick Pouyanne mengatakan dikhawatirkan pekerjanya bakal diharuskan "kerja paksa" oleh junta militer jika manajemen memutuskan menghentikan produksi sebagai protes atas kekerasan di Myanmar.

Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang gas Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. 

Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi Myanmar; Oil and Gas Enterprise (MOGE). (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button