Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Transisi Energi & RUU EBT, Begini Pandangan PJCI

Transisi Energi & RUU EBT, Begini Pandangan PJCI
Eddie Widiono, Ketua Pembina PJCI

Listrik Indonesia | Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) mengusulkan transisi energi nasional sebagai semangat dasar Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini masih difinalisasi oleh Komisi VII DPR.

Pandangan PJCI itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI hari ini, Kamis (1/10).

PJCI memandang transisi energi sebagai sebuah perubahan sistem energi yang signifikan dan tidak terbatas hanya pada pemanfaatan sebuah teknologi atau sumber energi tertentu.

Transisi energi ini pada dasarnya merupakan langkah setiap negara yang meratifikasi Paris Agreement on United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), di mana Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

“Transisi energi nasional memiliki beberapa komponen kunci, di antaranya peranan pemerintah yang tegas, perencanaan strategis yang komprehensif, perlakuan atas teknologi EBT sesuai karakteristik masing-masing, transformasi teknologi ketenagalistrikan serta harmonisasi peraturan perundangan yang mendukung transisi energi,” papar pendiri sekaligus Ketua Pembina PJCI, Eddie Widiono, pada pembukaan sesi PJCI dalam RDPU, Kamis (1/10).

Eddie Widiono menjelaskan transisi energi mencakup perubahan sistem energi baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Timbulnya gerakan RE100 (100% energi terbarukan) di dunia, di mana perusahaan-perusahaan global berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan pada 2050 merupakan sebuah bentuk transisi energi dari sisi permintaan.

“Menanggapi sisi permintaan, maka sisi pasokan melakukan transformasi dengan cara mengintegrasikan lebih banyak pembangkitan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan.”

Pengembangan EBT di Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh issue pasokan EBT, mulai dari aspek regulasi hingga aspek komersial yang masih menemui banyak polemik. Akibatnya, sisi permintaan tertinggal.

Di mana perusahaan-perusahaan RE100 yang beroperasi di Indonesia tidak memiliki banyak ruang gerak untuk memenuhi komitmen mereka. “Kami mengusulkan kepada Komisi VII DPR RI untuk mengangkat semangat transisi energi nasional dan memperkuat peranan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dan melakukan perencaan strategis yang lebih komprehensif.”

Menurutnya, PJCI mengusulkan dibentuknya badan usaha khusus EBT untuk menjadi agen pelaksana transisi energi nasional. “Badan Usaha Pengembangan dan Investasi EBT dibentuk sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI sebagai pemegang saham dan tunduk kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,khususnya DJK, sebagai regulator,” jelasnya.

Sebagai contoh pelaksanaan di lapangan, PJCI melihat Badan Usaha Pengembangan dan Investasi EBT yang menjadi pembeli listrik dari IPP-IPP EBT, menggabungkan beberapa Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk mendapatkan harga agregat lalu menjual tenaga listrik EBT kepada PLN secara wholesale.

Dengan demikian, kata Eddie, PT PLN memiliki kesempatan untuk menerima best price possible dari gabungan beberapa pembangkit EBT. “Dalam kerangka mitigasi risiko, maka badan usaha EBT bersama dengan IPP EBT melakukan mitigasi risiko sehingga tidak berdampak kepada PLN,” tambah Eddie. (Zc)

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button