ENERGY PRIMER Power Plant MEGA PROJECT NEWS
Trending

UU Cipta Kerja Dianggap Bakal Memperburuk Oversupply Listrik

UU Cipta Kerja Dianggap Bakal Memperburuk Oversupply Listrik
UU Cipta Kerja ini dianggap berpotensi melanggar tafsir Konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. (Foto: net)

Listrik Indonesia | Sejumlah serikat pekerja di sektor kelistrikan seperti SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-FSPMI, dan Serbuk Indonesia menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja. Sebab, UU ini dianggap akan memperburuk oversupply daya di Tanah Air.

Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP Indonesia Power) PS Kuncoro mengatakan, UU Cipta Kerja ini berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. Salah satunya, putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.

“Pasal 10 Ayat (2) terkait Unbundling sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan juga Pasal 11 Ayat (1) yang memperbolehkan badan usaha swasta dalam penyediaan listrik kembali dimasukkan,” ujar Kuncoro, di Jakarta, Rabu (7/10).

Hal ini, lanjutnya, telah menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 bahwa Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (1) tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum. Padahal, ucapnya, pertimbangan MK dalam putusan tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (1) tersebut menghilangkan fungsi kontrol negara dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Indonesia dan hilangnya kedaulatan energi bagi negara.

“Munculnya potensi memperburuk kondisi ketenagalistrikan saat ini yang telah mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply) dan besarnya kewajiban pembayaran take or pay kepada pembangkit listrik swasta (ToP IPP),” katanya.

Di sisi lain, kata Kuncoro, peran DPR juga dihapuskan terkait hak dalam konsultansi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Ini akan berakibat pada tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat dan peran masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional. Sehingga, perencanaan-perancanaan ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

“RUKN sangan berperan penting penentuan harga listrik karena terkait dengan jenis energi primer yang digunakan dalam pembangkit tenaga listrik, karena harga listrik ditentukan 70 persen dari jenis energi primernya. Oleh karena itu campur tangan para Wakil Rakyat dalam kebijakan energi primer menjadi sangat penting dalam Pembahasan RUKN. Pada ujungnya tarif listrik akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dihapusnya peran DPR dalam konsultansi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional menyalahi prinsip check and balance dalam melaksanakan kegiatan bernegara di Indonesia. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button