Renewable Energy ENERGY PRIMER Power Plant MEGA PROJECT NEWS
Trending

UU Cipta Kerja Sektor Panas Bumi Bisa Kurangi Beban Pengeluaran

UU Cipta Kerja Sektor Panas Bumi Bisa Kurangi Beban Pengeluaran
Ketua ADPPI, Hasanuddin memastikan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Panas Bumi akan mengurangi beban pengeluaran bagi penyelenggara pengusahaan panas bumi. (foto: net)

Listrik Indonesia | Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) memastikan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Panas Bumi akan mengurangi beban pengeluaran bagi penyelenggara pengusahaan panas bumi. Pasalnya, ketentuan harga energi dan produksi untuk pemanfaatan langsung telah dihilangkan.

“Ada beberapa penyempurnaan dalam UU Cipta Kerja, terutama Pasal 41. Bahkan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah diubah sesuai masukan dan kritik yang kami sampaikan pada Februari 2020 yang lalu terhadap draft RUU Cipta Kerja,” ujar Ketua ADPPI, Hasanuddin, di Jakarta, Jum’at (9/10).

Beberapa perubahan yang dimaksud, ungkapnya, antara lain terkait dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Juga dihilangkannya ketentuan harga energi dan produksi untuk pemanfaatan langsung.

“Tentu saja hal ini mengurangi beban pengeluaran dari dunia usaha pemanfaatan langsung. Selanjutnya, penyederhanaan perizinan yang akan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang pengaturannya akan diatur melalui peraturan pemerintah,” katanya.

Tidak hanya itu, Hasanuddin pun mengungkapkan adanya penyederhanaan perizinan dalam pemanfaatan tidak langsung untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP). Pihaknya mengapresiasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) dan DPR RI yang telah mengakomodasi kritik dan masukan yang telah disampaikannya itu.

“Kami berharap, Kementerian ESDM (Direktorat Panasbumi Ditjen EBTKE KESDM) untuk segera mensosialisasikan perubahan ini kepada para pihak terkait untuk mempercepat pelaksanaan pemberian perizinan pada pemanfaatan langsung yang selama ini tertunda hingga 6 Tahun lebih,” tegasnya. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button