Listrik Indonesia | Dewan Energi Nasional (DEN) bersama dengan Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan Sesi Diskusi Publik CASE: “Upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Mempercepat Transisi Energi Melalui RUED”. Acara yang diadakan dalam bentuk hybrid ini dihadiri oleh Anggota DEN, Musri Mawaleda, Herman Darnel Ibrahim, Agus Puji Prasetyono, dan Yusra Khan. Selain itu, juga turut hadir perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Rachmat Mardiana, perwakilan dari IESR, dan Direktur Program Energi untuk Indonesia/ASEAN, Lisa Tinschert, serta para hadirin dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Pada pembukaan acara, Lisa Tinschert selaku Direktur Program Energi untuk Indonesia/ASEAN mengungkapkan bahwa program CASE yang didukung oleh GIZ bertujuan untuk membantu negara-negara di seluruh dunia dalam implementasi teknis transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara yang sangat penting dalam upaya ini.

Rachmat Mardiana, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika dari Kementerian PPN/Bappenas, pada awal paparannya, menyampaikan bahwa saat ini baru sekitar 12% pembangkit energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia. Oleh karena itu, upaya transisi energi menjadi fokus utama untuk mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau bahkan mempercepatnya.

Menyambung dari paparan Rachmat Mardiana, Anggota DEN, Musri Mawaleda, yang juga membuka acara, menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya transisi energi ini. Musri menegaskan bahwa perubahan ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masa depan. "Energi fosil akan segera habis, dan kita juga harus mempertimbangkan masalah emisi. Kita ingin menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk generasi mendatang," tegasnya.

Sesi diskusi turut menyoroti pentingnya perencanaan energi di setiap daerah, khususnya di Kalimantan Timur yang sedang berkembang menjadi Ibukota baru. Herman Darnel Ibrahim menekankan perlunya perencanaan energi yang matang di wilayah ini sebagai contoh bagi daerah lain. "Jika transisi energi tidak berhasil di Kalimantan Timur, maka kesulitan akan dialami oleh daerah-daerah lain. Inilah alasan mengapa Kalimantan Timur harus menjadi contoh yang baik dalam transisi energi dan menjadi acuan bagi daerah lain," paparnya. dikutip laman den.go.id.

Sementara itu, Yusra Khan memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, yang telah melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tempat tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan limbah sawit sebagai sumber energi, yang dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

Tidak ketinggalan, Agus Puji menambahkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir bisa menjadi salah satu opsi transisi energi, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Barat membuatnya menjadi wilayah yang aman untuk membangun PLTS.

Semua peserta dan hadirin pada acara ini sepakat bahwa transisi energi merupakan hal yang mendesak dan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional seperti DEN, GIZ, dan IESR, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan transisi energi dengan sukses menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.