Listrik Indonesia | Uni Eropa (UE) telah memperkenalkan undang-undang baru, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan di sektor bisnis. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah UE untuk
memastikan rantai pasok mereka bebas dari praktik kerja paksa dan tidak merusak lingkungan. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan dapat menghadapi denda hingga 5 persen dari pendapatan global mereka.
Namun, aturan ini memicu kontroversi di tingkat internasional. Salah satu respons keras datang dari Qatar, salah satu pemasok gas utama bagi UE. Dalam wawancaranya dengan Financial Times, Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, memberikan peringatan tegas terkait dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan energi antara kedua pihak.
Saad al-Kaabi menyatakan bahwa Qatar tidak akan ragu menghentikan pasokan gas ke Uni Eropa jika kebijakan ini merugikan pendapatan negaranya. "Jika saya kehilangan 5 persen pendapatan saya karena Eropa, saya tidak akan pergi ke Eropa," ujar al-Kaabi. Ia menegaskan bahwa kehilangan pendapatan dari QatarEnergy berarti kerugian besar bagi ekonomi Qatar secara keseluruhan.
Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara kebutuhan Uni Eropa untuk menegakkan standar keberlanjutan dan ketergantungannya pada pasokan energi dari negara-negara eksportir, termasuk Qatar.
Kebijakan ini menempatkan Uni Eropa dalam posisi sulit. Di satu sisi, upaya untuk meningkatkan standar keberlanjutan merupakan langkah penting menuju ekonomi hijau. Namun, di sisi lain, ancaman dari negara mitra seperti Qatar dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan energi Eropa, terutama di tengah musim dingin dan meningkatnya permintaan energi.
Bagi Qatar, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk tekanan politik yang mengancam hubungan perdagangan energi. "Kami tidak menggertak, ini adalah realita ekonomi," kata al-Kaabi. Qatar sendiri telah menjadi salah satu penyokong utama kebutuhan energi Uni Eropa, terutama setelah pengurangan pasokan gas dari Rusia akibat konflik di Ukraina.
Ancaman dari Qatar ini juga dapat memengaruhi sikap negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang serupa dengan Uni Eropa. Banyak negara pemasok energi atau bahan mentah lainnya mungkin merasa bahwa kebijakan UE ini lebih bersifat proteksionis daripada mendorong keberlanjutan secara global.
Sebagai respons, Uni Eropa perlu mencari keseimbangan antara penegakan kebijakan keberlanjutan dan menjaga hubungan strategis dengan negara mitra. Alternatif seperti diversifikasi sumber energi, investasi pada energi terbarukan, atau penguatan hubungan dagang dengan negara lain mungkin menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada Qatar dan negara-negara serupa.
Krisis ini menjadi pengingat bahwa transisi ke ekonomi yang lebih hijau tidak akan berjalan mulus. Uni Eropa harus bersiap menghadapi konsekuensi politik dan ekonomi dari kebijakan ambisiusnya. Ancaman dari Qatar adalah salah satu contoh nyata bagaimana keberlanjutan bisa berbenturan dengan realitas global, menuntut diplomasi cerdas dan strategi energi yang adaptif.