Listrik Indonesia | Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura, menegaskan bahwa usulan pemerintah agar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta membeli bensin dari Pertamina masih dalam tahap kajian. Ia menekankan, wacana tersebut belum menjadi keputusan final.
“Usul itu masih sebatas saran. Kami tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan opsi lain untuk memenuhi kebutuhan bensin,” ujar Vanda saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Belakangan ini, beberapa SPBU swasta seperti BP AKR, Shell, dan Vivo mengalami keterbatasan pasokan untuk produk gasoline.
Menurut Vanda, setiap perusahaan memiliki standar dan spesifikasi produk yang berbeda, sehingga hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Pertamina.
“Setiap perusahaan pasti punya standar masing-masing. Kami akan sampaikan requirement dari kami, lalu dibahas bersama tim teknis Pertamina,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, membenarkan bahwa perbedaan spesifikasi menjadi kendala utama dalam rencana tersebut.
“Masalahnya ada di spesifikasi, terutama terkait aditif yang sedikit berbeda,” ungkap Laode.
Ia menambahkan, opsi pembelian BBM dari Pertamina bersifat tidak mengikat. Pemerintah masih menunggu data kebutuhan pasti dari setiap SPBU swasta.
“Setuju atau tidak, solusi ini sudah kami tawarkan,” katanya.
Laode menekankan, meski kebutuhan BBM dari SPBU swasta relatif kecil, pemerintah tetap perlu memastikan kemampuan suplai Pertamina. Jika tidak mencukupi, impor akan menjadi opsi terakhir dengan Pertamina sebagai agregator.
“Kalau datanya sudah masuk dan ternyata butuh tambahan, Pertamina akan menghitung. Jika harus impor, maka Pertamina yang akan melakukannya,” tutupnya.