Listrik Indonesia | Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Desakan ini muncul setelah kebijakan baru mewajibkan SPBU swasta membeli pasokan dari Pertamina, bukan melalui impor langsung.
Menurut Mulyanto, langkah tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat persaingan sehat. “Energi memang sektor strategis dan negara harus hadir. Namun, perlindungan yang berlebihan justru membuat Pertamina terlena, sementara masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Ia menilai aturan itu bisa menyebabkan harga BBM non-subsidi di SPBU swasta melonjak karena adanya margin tambahan dari Pertamina sebagai pemasok tunggal. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya kepercayaan publik setelah mencuat dugaan kasus “Pertamax oplosan”, yang membuat sebagian konsumen beralih ke SPBU swasta.
Mulyanto juga mengkritik kebijakan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang membatasi SPBU asing untuk melakukan impor BBM. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan monopoli terselubung dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan pasar, bahkan bisa berbenturan dengan aturan persaingan usaha sebagaimana yang pernah disoroti KPPU.
“Kebijakan energi tidak boleh hanya fokus melindungi BUMN jika akhirnya konsumen terbebani dengan harga tinggi dan minim pilihan,” tegas anggota Komisi VII DPR RI periode 2019–2024 itu dalam keterangannya. Minggu, (28/9/2025).
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya melakukan pembinaan terhadap Pertamina agar kinerjanya semakin baik dan mampu mendapatkan kembali kepercayaan publik. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi dinilai penting agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Energi adalah kebutuhan vital rakyat. Jangan sampai demi melindungi BUMN, masyarakat justru dibebani harga mahal dan kehilangan alternatif,” tutup Mulyanto.