Listrik Indonesia | Transisi energi global sepanjang 2025 masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Namun bagi Indonesia, tantangannya jauh lebih kompleks. Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna, menilai meski arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, persoalan utama masih terletak pada eksekusi di lapangan.
Putra menyoroti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PT PLN (Persero). Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 42,6 gigawatt.
Menurutnya, target besar tersebut merupakan sinyal politik yang penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam transisi energi. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan target jangka panjang itu menjadi proyek nyata dalam waktu dekat.
“Targetnya besar dan ini sangat baik. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana rencana besar itu bisa diwujudkan menjadi proyek-proyek dalam 1 sampai 2 tahun ke depan,” ujar Putra dalam siaran wawancaranya, dikutip Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, transisi energi bagi Indonesia tidak bisa semata-mata dilihat sebagai upaya menekan emisi karbon. Lebih dari itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Putra mengingatkan posisi Indonesia yang masih sangat bergantung pada batu bara. Sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, Indonesia dinilai masih terlalu melekat pada energi fosil, termasuk melalui skema subsidi dan kompensasi.
“China saja tahun lalu mencatatkan 80 persen pertumbuhan listriknya dari energi bersih. Ini menunjukkan bahwa transisi energi ke depan bukan hanya soal iklim, tapi juga soal kompetitivitas ekonomi,” katanya.
Ia memperingatkan, apabila negara-negara tetangga seperti Malaysia dan India bergerak lebih cepat dalam transisi energi, Indonesia berpotensi tertinggal dalam waktu yang tidak lama.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Putra menilai transisi energi dunia tidak akan berhenti. Ia menegaskan bahwa pusat transisi energi global berada di Asia, bukan di Amerika Serikat.
“Transisi energi tidak pernah berpusat di Amerika Serikat. Asia, terutama China, justru menjadi motor utama. Ini tentu akan berdampak juga bagi Indonesia,” ujarnya.
Terkait pembiayaan, Energy Shift Institute menilai pendanaan bukan menjadi hambatan utama transisi energi di Indonesia. Justru persoalan paling krusial adalah kesiapan proyek dalam jangka pendek.
Putra mengungkapkan pengalamannya berbincang dengan salah satu dana infrastruktur terbesar dunia. Menurutnya, investor siap memobilisasi dana dalam jumlah besar asalkan proyeknya siap dieksekusi.
“Masalahnya bukan dana. Masalahnya adalah apakah proyeknya benar-benar siap,” katanya.
Ia menilai RUPTL yang memuat sekitar 1.000 proyek masih terlalu luas bagi investor. Tanpa kejelasan proyek prioritas yang akan dieksekusi dalam waktu dekat, minat investasi berisiko tertahan.
“Dari sudut pandang investor, yang dibutuhkan adalah kepastian. Proyek mana yang akan dilelang, kapan pengadaannya, dan kapan kontraknya ditandatangani,” jelasnya.
Putra menekankan bahwa proyek transisi energi jangka pendek seharusnya fokus pada sektor-sektor dasar seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, hidro, panas bumi, serta penguatan jaringan listrik.
Ia juga menepis kekhawatiran soal potensi kelebihan pasokan listrik. Menurutnya, dalam perencanaan kelistrikan, waktu 5 hingga 7 tahun tergolong singkat.
“Membangun pembangkit bisa memakan waktu 3 sampai 5 tahun, sementara pembangunan jaringan bisa lebih lama. Kalau kita lambat sekarang, ke depan justru bisa kekurangan,” ujarnya.
Selain soal proyek, Putra menilai reformasi fundamental juga diperlukan, terutama di tubuh PLN. Saat ini, sekitar 32 persen pendapatan PLN masih bergantung pada subsidi dan kompensasi dari pemerintah.
“PLN berada dalam posisi yang sulit. Kita menuntut PLN bertransisi, tapi di sisi lain struktur keuangannya masih sangat terbebani,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola dan transparansi sektor ketenagalistrikan nasional yang membuat investor global kesulitan memahami pasar Indonesia.
“Cost of capital tinggi bukan hanya di Indonesia. India, Vietnam, dan Brasil juga mengalaminya. Yang membedakan adalah tata kelola dan transparansi,” tegasnya.
Putra menutup dengan menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki target besar dalam transisi energi. Namun tanpa fokus pada eksekusi jangka pendek, target tersebut berisiko hanya menjadi wacana.
“Kalau kita tidak mulai sekarang, kita akan terus bicara target 10 tahun ke depan, tapi realisasinya jauh dari harapan,” pungkasnya.