Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa strategi kebijakan sektor energi nasional saat ini diarahkan untuk memenuhi empat tujuan utama, yakni ketahanan energi, kedaulatan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Jumat (30/01/2026).
Dalam rapat tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa keempat konsep tersebut memiliki definisi teknis yang berbeda, meskipun saling berkaitan dalam kerangka kebijakan energi nasional. Seluruh strategi tersebut disusun dan dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menekan ketergantungan impor energi dan memperkuat sistem energi nasional dalam jangka panjang.
Pada aspek ketahanan energi, Bahlil menekankan pentingnya ketersediaan cadangan energi yang memadai untuk menjamin keandalan pasokan. Ia menyampaikan bahwa kapasitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini baru mencukupi sekitar 21 hari, sementara standar internasional berada pada kisaran 90 hari. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas storage serta penguatan infrastruktur distribusi energi.
"Idealnya (ketersediaan BBM) dalam konsensus internasional 3 bulan, maka apa yang kita harus lakukan kita harus bangun storage. Storage ini tidak hanya persoalan crude tapi juga persoalan produk BBM," jelasnya.
Selain ketahanan energi, pemerintah juga mendorong kemandirian energi melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta kiloliter (KL) per tahun, sementara kapasitas produksi domestik masih berada di kisaran 14–16 juta KL. Selisih kebutuhan tersebut saat ini dipenuhi melalui impor serta pemanfaatan campuran biodiesel berbasis Bahan Bakar Nabati (B40).
"Selebihnya dari mana, dari yang namanya B40, lifting nya kita tidak bisa naikkan tapi kita intervensi dengan nabati yang namanya Crude Palm Oil (CPO) campur dengan metanol kemudian menjadi fame kemudian dicampur (dengan solar)," tutur Menteri ESDM.
Dalam konteks kedaulatan energi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri serta meminimalkan intervensi asing dalam sektor energi strategis. Ia menyebutkan bahwa penurunan impor menjadi agenda utama, salah satunya melalui implementasi mandatory etanol 10 persen yang diperkirakan dapat menekan impor bensin hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan tambahan kapasitas dari fasilitas Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina Balikpapan yang baru diresmikan. Kilang tersebut diproyeksikan menghasilkan tambahan produksi sebesar 5,8 juta kiloliter per tahun dan diharapkan mulai berkontribusi terhadap pengurangan impor sejak 2026.
Pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi. Kebijakan tersebut disertai dengan percepatan modernisasi kilang, penyiapan feedstock domestik, serta penyesuaian kebijakan pendukung untuk menjamin kesinambungan pasokan.
"Saya minta kemarin dengan Pertamina, saya pimpin rapat sampai jam 2 malam, ada yang mengatakan Pak butuh investasi, saya bilang ya ini butuh investasi, Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa at any cost, ini bicara survival kalau kita bicara survival kita harus bicara totalitas jangan bicara setengah-setengah. Ujungnya itu adalah kita impornya crude saja sambil kita mendorong peningkatan lifting," seru Bahlil.
Sementara itu, pencapaian swasembada energi disebut masih memerlukan waktu karena tahap tersebut baru dapat dicapai setelah ketahanan energi, kedaulatan energi, dan kemandirian energi terpenuhi secara konsisten. Pemerintah memastikan bahwa roadmap menuju swasembada energi tetap dijalankan secara bertahap melalui penguatan sektor hulu, pembangunan infrastruktur, serta efisiensi impor energi sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.