Di Hadapan DPR, Pengusaha Migas Keluhkan Masalah Tumpang Tindih Lahan

Di Hadapan DPR, Pengusaha Migas Keluhkan Masalah Tumpang Tindih Lahan
Pembebasan lahan memungkinkan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan migas, seperti pembangunan sumur-sumur pengeboran, fasilitas produksi, pipa-pipa pengangkut, dan lain sebagainya. (Dok: Pertamina)

Listrik Indonesia | Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dalam merealisasikan investasi mereka. Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah permasalahan tumpang tindih lahan migas dengan sektor lainnya, khususnya di wilayah kerja migas darat.

Ronald mengungkapkan bahwa kegiatan pengeboran sumur migas di wilayah onshore atau darat menghadapi kompleksitas yang signifikan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Kamis (14/3/2024).

"Jadi mungkin contohnya di Sumatera Selatan kita melihat bahwa, kita mau ngebor tapi kita perlu waktu sampai more than 3 years hanya buat drilling karena kita harus bebasin tanah dan juga ada proses tertentu tanah yang dikuasai oleh industri lain," ungkapnya.

Ronald juga meminta bantuan dari Komisi VII DPR RI untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat semakin peliknya persoalan tumpang tindih lahan dengan industri lainnya yang mempengaruhi efisiensi investasi migas.

"Semakin susah kita bebasin karena negosiasi yang mungkin sudah tidak normal lagi dari etika bisnis kita. Saya pikir itu yang penting, salah satu yang perlu bantuan dari bapak bapak ibu-ibu Komisi VII," katanya.

Meskipun demikian, Ronald melihat bahwa iklim investasi hulu migas di Indonesia mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha migas, termasuk percepatan persetujuan rencana pengembangan lapangan migas (Plan of Development/POD).

"Jadi kita bisa maju melakukan proyek itu lebih cepat," ujarnya.

Ronald juga memuji hubungan kerja sama yang semakin baik antara SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efisien yang menguntungkan bagi proses investasi di sektor migas.

Dengan adanya dukungan insentif, kemudahan proses, dan kerja sama yang membaik, Ronald melihat bahwa para pelaku usaha migas, termasuk perusahaan internasional yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA), semakin optimis dengan perkembangan investasi migas di Indonesia.

"Kebetulan saya cukup aktif di IPA (Indonesian Petroleum Association), dan di IPA ada perusahaan perusahaan internasional, mereka juga melihat perkembangannya juga bagus," pungkasnya.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#DPR RI

Index

Berita Lainnya

Index