Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eddy Soeparno mengusulkan perubahan skema pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari subsidi produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada warga yang berhak. Informasi tersebut dihimpun dari program Energy Corner, dikutip Selasa (23/07/2024).
Menurut Eddy, setiap rumah tangga akan mendapatkan subsidi setara 3-4 tabung per bulannya. Subsidi sebesar Rp33 ribu per tabung akan ditransfer langsung kepada masyarakat dengan total sekitar Rp100 ribu setiap bulannya.
Dengan perubahan skema ini, masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori penerima subsidi LPG 3 kilogram (kg) dapat menerima bantuan nominal uang hingga Rp 100 ribu per bulan.
Saat ini, harga jual LPG 3 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya berkisar antara Rp 19 ribu hingga Rp 22 ribu per tabung. Namun, harga keekonomian LPG 3 kg di Indonesia telah mencapai Rp 53 ribu per tabung dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 33 ribu per tabung.
Eddy memprediksi usulan ini bisa mulai berjalan pada tahun 2026, dibarengi dengan penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menilai bahwa tahun 2025-2026 adalah waktu yang tepat untuk menerapkan skema ini, mengingat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan peningkatan daya beli masyarakat. Eddy berharap sistem ini akan mengurangi volume penggunaan dan subsidi LPG.
Usulan tersebut telah dibahas bersama pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Skema pemberian subsidi ini akan diberikan melalui transfer ke rekening masing-masing masyarakat yang terdata dalam DTKS. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening, bantuan tunai akan diberikan langsung oleh petugas yang ditugaskan.
Eddy menjelaskan bahwa sekitar 95% masyarakat yang masuk dalam DTKS sudah memiliki rekening yang telah tersebar bahkan hingga pelosok melalui jaringan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Sedangkan sekitar 3% masyarakat yang belum terjangkau akan didatangi oleh petugas untuk diberikan dana secara tunai.
GoogleNews
