Listrik Indonesia | Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menurunkan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran subsidi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 1,1 triliun, dari sebelumnya Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025 pada Rabu, 4 September 2024.
Penurunan anggaran subsidi ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, dari Rp 16.100 per dolar AS menjadi Rp 16.000 per dolar AS.
"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," ungkapnya.
Anggaran subsidi energi ini mencakup beberapa komponen penting. Subsidi untuk jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu tetap dipatok sebesar Rp 26,7 triliun. Namun, subsidi untuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mengalami penurunan dari Rp 87,6 triliun menjadi Rp 87 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik untuk tahun 2025 juga mengalami pengurangan dari rencana sebelumnya Rp 90,2 triliun menjadi Rp 89,7 triliun.
Perubahan ini diambil dengan mempertimbangkan nilai tukar yang mempengaruhi biaya impor minyak dan gas, yang dilakukan dengan mata uang dolar AS. Semakin rendah nilai tukar rupiah terhadap dolar, semakin kecil anggaran subsidi yang diperlukan dan sebaliknya.
"Dengan demikian total subsidi energi berdasarkan keputusan atau kesepakatan di panja A Rp 203,4 triliun, ini turun Rp 1,1 triliun dari yang kami usulkan di RAPBN 2025 karena tadi kursnya dari Rp 16.100 ke Rp 16.000," pungkasnya.
GoogleNews
