.jpg)
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menegaskan bahwa pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diberlakukan demi mengatasi polusi udara dan memastikan subsidi hanya diberikan kepada kelompok yang berhak serta membutuhkan. Hal tersebut ia ungkapkan di kantor Kemenko Marves, dikutip Jumat (13/9/2024).
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ungkapnya.
Pemerintah bermaksud mengarahkan subsidi BBM secara lebih tepat sasaran untuk meringankan beban negara sekaligus mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.
Salah satu langkah yang diambil adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc. Menurut Rachmat, kebijakan ini akan berdampak hanya pada sekitar 10% populasi kendaraan, sehingga mayoritas masyarakat tidak akan terlalu terdampak.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa urgensi pembatasan subsidi BBM didasari oleh pengeluaran besar pemerintah selama lima tahun terakhir, yang mencapai rata-rata Rp 119 triliun per tahun untuk subsidi BBM. Hal ini menjadi perhatian adalah sebagian besar subsidi ini justru dinikmati oleh kelompok yang tidak benar-benar membutuhkan.
"Kenapa urgent? isunya kenapa BBM harus dibuat tepat sasaran ini ada suatu hal yaitu hari ini sebenarnya pemerintah berikan subsidi dan kompensasi BBM yang jumlahnya besar dari 5 tahun terakhir itu rata-rata Rp 119 triliun. Jadi ini uang kita diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM yang jadi isu adalah ternyata subsidi BBM ini dinikmati bukan oleh golongan menengah ke bawah," pungkasnya.
GoogleNews
