Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sekitar 20-30 persen dari total subsidi energi yang nilainya mencapai Rp100 triliun berpotensi tidak tepat sasaran. Hal tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (03/11/2024).
Menurutnya, subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan justru dinikmati oleh kelompok dengan kondisi ekonomi yang tergolong mampu.
"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," ungkapnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah mempertimbangkan beberapa opsi untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran subsidi secara langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Selain itu, ada juga opsi untuk mempertahankan skema subsidi produk seperti saat ini atau menggabungkan kedua skema tersebut melalui metode "blending".
"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian mengenai skema yang paling efektif.
"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.
GoogleNews
