Listrik Indonesia | Setelah dua kali rapat yang berujung buntu, Komisi XII DPR RI akhirnya menetapkan jajaran pimpinannya untuk periode 2024-2029. Dalam rapat yang digelar di gedung Nusantara I, Senayan, Senin (4/11/2024), Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar resmi menjadi Ketua Komisi XII DPR. Keputusan ini, meski berujung pada komposisi pimpinan, menyisakan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan dan transparansi di baliknya.
Pimpinan Komisi XII tidak hanya terdiri dari Golkar, tetapi juga melibatkan perwakilan dari berbagai fraksi besar lainnya, seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PAN. Formasi ini disebut telah disepakati oleh seluruh fraksi yang hadir. Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang turut memimpin rapat, menyatakan bahwa setelah penetapan ini, Komisi XII sudah dapat menjalankan fungsi utamanya, termasuk rapat kerja bersama mitra terkait.
Fokus Komisi XII ke Depan
Sebagai salah satu komisi yang baru terbentuk, Komisi XII memiliki kesempatan untuk merumuskan arah kerja yang lebih berorientasi pada inovasi dan keberpihakan terhadap masyarakat. Mengingat pentingnya komisi ini dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di sektor tertentu, publik berharap agar kepemimpinan Bambang Patijaya dan tim dapat membawa perubahan signifikan.
Namun, ekspektasi ini perlu dibarengi dengan pengawasan ketat. Jika komisi ini hanya berfungsi sebagai alat formalitas politik, maka perubahan yang diharapkan akan sulit tercapai. Menggandeng para ahli dan mengutamakan diskusi berbasis data, alih-alih pendekatan politis, bisa menjadi langkah strategis Komisi XII agar tidak terjebak dalam rutinitas belaka.
Daftar Pimpinan Komisi XII DPR 2024-2029
Berikut susunan pimpinan yang telah ditetapkan:
• Ketua: Bambang Patijaya (Golkar)
• Wakil Ketua:
• Dony Oekon (PDIP)
• Bambang Haryadi (Gerindra)
• Sugeng Suparwoto (NasDem)
• Putri Zulhas (PAN)
Harapan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Publik memiliki harapan besar agar kepemimpinan baru ini dapat menjalankan fungsinya dengan akuntabilitas tinggi. Keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, transparansi rapat-rapat kerja, serta komitmen para pimpinan terhadap amanah publik sangat diperlukan.
GoogleNews
