Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
"NU sudah selesai, sekarang Muhammadiyah juga sudah turun, dan kami pastikan untuk menggunakan wilayah eks-Adaro," kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Jumat (10/01/2024).
Pernyataan ini sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Bahlil sebelumnya, ketika ia berbicara dengan Warta Ekonomi dalam kunjungannya ke stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu (14/12/2024). Ketika itu, ia menyebutkan, "Prosesnya sedang berjalan, dan besar kemungkinan eks PKP2B yang dimaksud adalah milik Adaro."
Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk memperoleh WIUPK bekas PKP2B, dengan total area mencapai 96.854 hektare. Wilayah tersebut mencakup lahan-lahan bekas pertambangan besar seperti milik Adaro Energy, Indika Energy, dan Arutmin Indonesia.(KDR)
GoogleNews
.jpg)
