Listrik Indonesia | Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa sekitar 71 persen dari total penambahan kapasitas pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 akan dilaksanakan oleh Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya dikerjakan oleh PT PLN (Persero). Hal tersebut ia ungkapkan di kantornya, Senin (2/6/2025).
"Jadi secara Mega Watt itu 71% kita berikan ke IPP, 29% ke PLN, karena memang PLN perlu untuk sebagai pengatur, untuk mengatur pembangkit-pembangkit yang ada, tidak semuanya diberikan kepada IPP, sehingga kita berikan 71%," ungkapnya.
RUPTL 2025–2034 yang baru saja disahkan menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari sisi pembagian peran, skema ini menunjukkan keterlibatan yang cukup besar dari sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional.
Pemerintah memperkirakan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut mencapai Rp 2.967,4 triliun. Dari jumlah itu, alokasi dana terbesar ditujukan untuk pembangunan pembangkit listrik, yakni sebesar Rp 2.133,7 triliun. Sisanya, Rp 565,3 triliun untuk pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, dan kelistrikan desa, serta Rp 268,4 triliun untuk kebutuhan lainnya.
Dari total investasi di sektor pembangkit, sekitar 73 persen atau senilai Rp 1.566,1 triliun diperkirakan akan ditanggung oleh IPP. Investasi ini terdiri atas Rp 1.341,8 triliun untuk pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), serta Rp 224,3 triliun untuk pembangkit non-EBT.
Sementara itu, porsi investasi yang akan dilaksanakan oleh PLN diperkirakan mencapai Rp 567,6 triliun, yang terdiri atas Rp 340,6 triliun untuk pembangkit EBT dan Rp 227 triliun untuk non-EBT.
"Dan secara investasi 73% dari total investasi akan diberikan kepada IPP, jadi kami berharap semua nanti IPP bisa berpartisipasi untuk menjalankan RUPTL dengan baik," pungkasnya.
GoogleNews
