Listrik Indonesia | Pemerintah dan PLN terus menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi lonjakan permintaan listrik yang megalami tren kenaikan setiap tahunnya.
Dalam memenuhi kapasitas listrik nasional itu, tidak hanya mengandalkan PLN tapi juga ada produsen listrik swasta yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) yang akan berkontribusi membangun listrik sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2025-2034).
Bahkan dalam RUPTL tersebut Pemerintah akan meningkatkan kapasitas listrik nasional hingga 69,5 GW. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen berasal dari porsi energi terbarukan. Konon, dalam pembangunan pembangkit listrik tersebut sekitar 60 persen akan diserahkan pada sektor swasta.
Menurut Ketua Umum APLSI, Eka Satria, pihaknya menyambut gembira dari adanya RUPTL tersebut. Apalagi ada porsi pembangunan listrik yang cukup besar yang akan diamanatkan pada sektor swasta. APLSI sendiri sudah 20 tahun berkiprah sebagai produsen listrik dan saat ini sudah memproduksi lebih listrik lebih dari 23 GW terpasang dengan jumlah 27 anggota yang merupakan IPP (Independent Power Producer).
“Tentu secara umum kami bergembira karena Pemerintahtelah meluncurkan RUPTL 2025-2034. Kami melihat bahwaRUPTL sekarang ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya,” ucap Eka dalam Podcast Bincang Listrik Indonesia.
Perbedaan itu kata EKa karena sekitar 76 persen pembangkitdari RUPTL itu akan bersal dari energi baru terbarukan(EBT). “Jadi mungkin di satu sisi kami senang, tapi kami juga melihat ini banyak homework-nya. Karena memang tidakgampang mendeliver proyek-proyek ini,” ungkap Eka yang juga tercatat sebagai Direktur Utama Medco Power Indonesia.
Di sisi lain, Eka juga menilai bahwa affordability dan juga energy security jadi pertimbangan. Patinya, APLSI, kata Eka ingin berkontribusi aktif.
Tantangan Investasi
Target penambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 69,5 GW yang tertuang dalam RUPTL 2025-2034 menjadi tantangan APLSI dalam mewujudkannya. Termasuk juga biaya investasinya yang begitu besar.
“Tentunya APLSI ingin berkontribusi. Kita ketahui bahwa target penambahan pembangkit sebesar 69,5 GW itu membutuhkan investasi Rp3.000 triliun. Kami juga mengerti bahwa swasta juga diminta untuk
Jadi kami sebagai anggota tentunya APLISI tentunya ingin berkontribusi. Kita ketahui bahwa dari Rp69.5 triliun itu investasi yang dibutuhkan juga sangat luar biasa, hampir Rp3.000 triliun. Kami mengerti bahwa swasta juga diminta melaksanakan 70 persen pembangunannya. Itu cukup besar,” katanya.
Terkait hal itu, kata Eka, nantinya dibutuhkan ekonomi yang cukup bagus sehingga investor berlomba-lomba untuk sama-sama mengisi kebutuhan listrik Indonesia. “Kita ketahui bahwa listrik ini merupakan satu hal yang penting di Indonesia,” imbuhnya.
Menurutnya, listrik tak hanya menjadi kebutuhan dasar energi untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi juga energi listrik kelak akan menjadi penentu apakah suatu negara bisa berkompetisi. “Jadi bagaimana listrik itu affordable, bagaimana listrik itu available, itu adalah satu hal yang besar yang harus sama-sama kita dukung,” tegasnya.
Jika untuk pembangunan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW dan sekitar 60-70 persen pembangunannya diserahkan pada swasta (APLSI), maka swasta akan dibutuhkan dana investasi senilai Rp2.000 triliun.
“Kalau saya lihat di market, pendanaan tidak menjadi masalah. Pendanaan tidak menjadi masalah, banyak investor yang ingin masuk ke Indonesia. Tapi kan fungsi pendanaan itu ke ekonomian ya. Di situ saya pikir yang namanya investasi ini satu hal yang paling vital adalah sebenarnya bankability,” ucap Eka yakin.
Menurutnya bankability itu akan berujung pada keekonomian. “Ekonominya harus fair, menarik kepada investor, itu nomor satu,” ujarnya.
GoogleNews
.jpeg)
.jpeg)