Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyampaikan sejumlah perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (8/7/2025).
Salah satu persoalan yang disorot adalah gangguan pada sistem pengisian token listrik.
“Dalam minggu ini juga banyak sekali rakyat kami yang merasakan ketika mereka mengisi token tiba-tiba gagal, tapi pulsanya ketika dimasukkan tidak nyangkut. Kami ingin diaudit juga soal itu Pak, kenapa ini bisa terjadi,” ungkapnya
Selain gangguan teknis, Mufti juga mengangkat isu dugaan kenaikan tarif listrik yang dirasakan sebagian masyarakat. Ia menyebut telah beberapa kali menanyakan hal ini dalam rapat sebelumnya, namun belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan.
Menurutnya, ada keluhan bahwa tarif listrik meningkat dalam kisaran 30–50 persen, dan hingga kini belum ada kejelasan resmi terkait hal tersebut.
Masalah lain yang kembali mencuat adalah program listrik desa yang dinilai belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan alokasi anggaran yang besar.
Ia mencatat bahwa sejak 2020, PLN telah beberapa kali mengajukan permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai yang terus meningkat.
“Kami dari 2020 yang lalu di tempat ini PLN minta PMN 5 triliun katanya untuk listrik desa. Setelah itu katanya tuntas listrik desa. Tapi kemudian jenengan tahu, tahun 2023 PLN juga minta lagi di tempat ini untuk penuntasan listrik desa yang katanya hanya tinggal 5 ribu. Dan kemudian sampai hari ini tahun 2024 akhirnya minta 10 triliun, dikasih juga, dan katanya seluruhnya untuk program listrik desa,” jelasnya.
Mufti menyampaikan bahwa sejak awal, PLN sempat menyatakan bahwa program listrik desa hampir rampung. Namun, permintaan anggaran yang terus berulang menunjukkan bahwa target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana negara untuk program ini dan menilai perlu adanya kejelasan data.
Berdasarkan data terbaru PLN, rasio desa berlistrik telah mencapai 99,92 persen. Dari total sekitar 83.693 desa, sebanyak 77.942 dilayani langsung oleh jaringan PLN, sementara sisanya memanfaatkan sumber energi non-PLN seperti LTSHE yang disalurkan melalui program Kementerian ESDM. Namun, Kementerian ESDM mencatat bahwa rasio elektrifikasi rumah tangga nasional baru berada di angka 99,63 persen, dengan target peningkatan menjadi 99,7 persen pada 2025.
Perbedaan pendekatan penghitungan antara PLN dan Kementerian ESDM, menurut Mufti, menunjukkan kurangnya koordinasi antar lembaga.
“Jadi, kami ingin tanya kepada Pak Menteri sebenarnya listrik desa ini, desa yang belum teraliri listrik sekarang berapa sih datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu? Tahun 2023 saya sudah tegaskan di tempat ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirut PLN, bahwa beliau berjanji itu adalah tahun terakhir program listrik desa, tapi nyatanya di tahun 2024 masih minta anggaran yang sama, bahkan jauh lebih besar dan ternyata tidak tuntas juga,” katanya.
Melihat ketidaksinkronan data dan belum tuntasnya program, Mufti meminta Kementerian BUMN melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran untuk program listrik desa.
Menurutnya, audit investigatif diperlukan agar pemanfaatan dana PMN lebih terarah dan masyarakat di desa benar-benar menerima manfaat nyata dari program elektrifikasi yang dijalankan.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran ke depan, agar alokasi anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
GoogleNews
.jpg)
