Strategi KESDM Jawab Tantangan Subsidi Tinggi hingga Beban Fiskal

Listrik Indonesia | Pemerintah menempatkan ketahanan dan kemandirian energi sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan nasional. Dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Katadata Indonesia di Jakarta, Selasa (8/7), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan sejumlah kebijakan dan strategi yang sedang dijalankan oleh kementeriannya untuk menjawab tantangan di sektor energi.

Yuliot menyatakan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu prioritas nasional yang mendukung aspek keamanan negara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong swasembada energi, pengembangan ekonomi hijau, serta melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. 

“Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Pemerataan akses energi ke seluruh wilayah Indonesia masih menjadi pekerjaan besar. Di sisi lain, situasi global yang tidak menentu, terutama akibat konflik di negara produsen energi, turut memengaruhi ketersediaan dan harga energi di dalam negeri. Ketergantungan pada impor energi juga menjadi catatan tersendiri, bersamaan dengan tingginya subsidi energi yang berdampak pada beban fiskal negara.

Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan produksi migas melalui target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) dan lifting gas 12 miliar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2030. Seiring dengan itu, pengembangan infrastruktur juga dikejar, termasuk pembangunan pipa gas Cirebon–Semarang (Cisem) sepanjang 325 kilometer dan Duri–Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 kilometer.

Selain migas, pemerintah juga menargetkan penguatan pasokan listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Targetnya mencakup penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), jaringan transmisi 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan total kapasitas 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).

Yuliot juga menyoroti peran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam mendorong ketahanan energi. Pemerintah menetapkan program mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 dan menargetkan peningkatan menjadi B50 pada 2026. 

“Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada ketahanan energi juga, akan terjadi juga peningkatan bagi terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini,” jelasnya.

Kementerian ESDM juga menargetkan penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 42,6 GW pada 2034. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku dalam negeri.