Listrik Indonesia | Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Rabu (1/10/2025).
Agenda rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam ini membahas persoalan kelangkaan BBM yang dialami sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Dari pembahasan tersebut, disepakati empat poin utama yang menjadi kesimpulan rapat.
- Pertama, Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Migas untuk segera melakukan evaluasi dan menyiapkan kebijakan agar kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta dapat dicegah. Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan menghindari potensi keresahan masyarakat, dengan tetap mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UUD 1945.
- Kedua, DPR mendorong para pimpinan badan usaha, yakni Pertamina Patra Niaga, PT Shell Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, PT Aneka Petroindo Raya/BP-AKR, PT AKR Corporindo Raya Tbk, dan PT ExxonMobil Lubricant Indonesia, untuk menjaga stabilitas layanan, baik dari aspek mutu, komersial, maupun operasional.
- Ketiga, badan usaha tersebut juga didorong untuk menjalin kerja sama dalam pembangunan kilang (refinery) BBM. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
- Keempat, Komisi XII meminta Dirjen Migas dan seluruh pimpinan badan usaha terkait menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dewan yang belum terjawab dalam rapat. Jawaban tersebut diharapkan dapat disampaikan paling lambat 8 Oktober 2025.
GoogleNews
